REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai sebagai sebuah langkah yang tepat. Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan mekanisme harga keekonomian yang selama ini berlaku.
“Menurut saya, (langkah) itu sudah sangat tepat,” ujar Fahmy kepada Republika pada Sabtu (18/4/2026).
Baca Juga
Harga BBM Subsidi Tidak Naik, Bahlil: Insya Allah Selama-Lamanya
Bahlil Tegaskan Harga BBM Subsidi tak Naik hingga Akhir 2026
Geopolitik Memanas, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tetap Aman
Ia menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang semestinya dilakukan karena sejak awal penetapannya mengacu pada mekanisme pasar. Selain itu, jika harga tidak dinaikkan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar.
“Kalau kemarin (awal April 2026) tidak dinaikkan, maka beban APBN untuk membayar kompensasi pada Pertamina ini semakin besar,” katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut dia, pemerintah tidak hanya harus menanggung subsidi BBM tertentu, tetapi juga kompensasi kepada Pertamina akibat selisih harga jual dengan harga keekonomian. Dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi, beban tersebut bisa ditekan.
“Dengan dinaikkannya itu, akan mengurangi beban substitusi yang harus dibayar APBN kepada Pertamina tadi. Jadi, saya kira langkah itu sudah sangat tepat,” ujarnya.
Terkait dampak terhadap inflasi, Fahmy menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Kalau kenaikan harga BBM non-subsidi, itu tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kenaikan inflasi karena jumlahnya tidak begitu besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, dampak inflasi baru akan terasa besar jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
“Kalau Pertalite dan Solar dinaikkan, itu sudah pasti menyulut inflasi. Tapi, kalau kenaikan harga BBM nonsubsidi, itu tidak mempunyai dampak yang secara signifikan,” katanya.
Fahmy juga mengakui adanya potensi peralihan sebagian konsumen ke BBM bersubsidi akibat selisih harga. Namun, menurutnya, skala perpindahan tersebut relatif terbatas.
“Selama disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi itu cukup besar, maka di situ akan memicu migrasi ke Pertalite,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai perpindahan itu tidak akan terlalu besar, terutama untuk kendaraan tertentu.
“Motor mungkin juga tidak begitu banyak. Sementara, untuk mobil pribadi, khususnya mobil-mobil yang mewah, dia tidak mungkin menggunakan Pertalite karena mesinnya itu memang didesain dengan menggunakan Pertamax ke atas,” ucapnya.
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
