Bogor: Upaya percepatan pembangunan di wilayah Bogor Timur kian menemukan titik terang seiring langkah Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang berupaya menjembatani persoalan lama dengan semangat musyawarah. DPRD Kabupaten Bogor mempertemukan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penggarap lahan eks PTPN VIII.
"Dalam musyawarah tersebut, tidak terdapat satu pun peserta yang dapat menunjukkan identitas sebagai warga Desa Sukaresmi saat diminta secara langsung," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, M Irvan Maulana, di Bogor, Sabtu, 18 April 2026.
Bagi Irvan, pertemuan ini bukan sekadar forum formal. Ada harapan yang lebih besar, yakni membuka jalan bagi masa depan Bogor Timur. Ia melihat penyelesaian persoalan lahan sebagai pintu awal bagi pembangunan yang selama ini tertahan.
"Saya menilai rapat ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah, karena pengembangan pembangunan di Bogor Timur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sepanjang tetap memperhatikan aspek hukum dan keadilan bagi semua pihak," jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah wilayah Kecamatan Sukamakmur berupaya memastikan setiap langkah telah melalui proses yang semestinya. Sosialisasi penataan lahan disebut telah dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, hingga menghasilkan kesepakatan bersama dalam forum sebelumnya.
Baca Juga :
Kabupaten Bogor Berangkatkan 2.405 Calon Haji 2026
Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, Suryana, menggambarkan proses yang terjadi bukan tanpa pertimbangan. Ada ruang dialog, ada kesepahaman yang dibangun perlahan.
"Para penggarap juga mendapatkan kerohiman sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada para penggarap yang peduli tanah garapannya digunakan untuk kepentingan umum," ungkapnya.
Di balik dinamika tersebut, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) sebagai pemegang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam arah pembangunan daerah. Perusahaan bahkan telah mengalokasikan lahannya untuk Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari rencana besar menghadirkan pusat perekonomian baru di kawasan timur.
"Ini merupakan sinergi antara kami dan pemerintah dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," kata Budi yang hadir mewakili PT BJA.
Perwakilan LBH Garda Nusantara menyampaikan adanya klaim investasi pribadi dalam pengelolaan lahan. Meski demikian, belum ada rincian lebih lanjut terkait besaran tuntutan yang diajukan dalam rapat tersebut.
Tak terdengar penolakan terhadap rencana pengembangan Bogor Timur. Sebaliknya, tersirat kesamaan pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan bersama, bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang di Kabupaten Bogor.
