Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu segera dilakukan di DPR.
Hal itu disampaikan Hasto usai menghadiri peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
“Tentu saja, karena pemilu mencakup hajat hidup orang banyak yang dimanifestasikan dalam suara rakyat yang secara merdeka dan berdaulat menyampaikan pilihannya,” kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (18/4).
Ia menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang, termasuk melalui pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman.
Karena itu, PDIP mendorong kerja sama lintas fraksi di DPR agar pembahasan RUU Pemilu tidak berlarut-larut.
“PDI Perjuangan mendorong kerja sama dengan fraksi-fraksi agar segera dilakukan pembahasan Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah melakukan berbagai persiapan internal untuk merumuskan sejumlah isu strategis dalam revisi UU Pemilu. Salah satunya melalui forum diskusi dan workshop yang digelar secara berkala.
“PDI Perjuangan telah mempersiapkan dengan mengadakan berkali-kali workshop untuk membahas isu-isu strategis terkait sistem pemilu, ambang batas minimal, dan juga bagaimana meningkatkan independensi dari penyelenggara pemilu,” jelas Hasto.
Ia menegaskan, percepatan pembahasan RUU Pemilu menjadi penting mengingat tahapan pemilu membutuhkan waktu panjang dan harus dirancang dengan cermat sejak awal.
