Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kontrak pasokan jangka menengah dan diversifikasi sumber pangan dinilai krusial untuk mencegah kelangkaan di Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.
Upaya ini dinilai mendesak guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah ancaman fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berlangsung pada pertengahan April hingga Oktober 2026.
Taufik menegaskan bahwa BUMD pangan, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, harus melakukan transformasi fungsi. Menurutnya, BUMD tidak boleh hanya terjebak dalam peran sebagai pedagang beras (trader), tetapi harus menjadi garda terdepan penjaga stabilitas harga (price stabilizer).
“BUMD pangan jangan hanya jadi trader, tapi harus berperan sebagai pengendali harga agar tetap stabil di masyarakat,” ujar Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Manajemen Cadangan Pangan yang Dinamis
Taufik menjelaskan, strategi utama yang harus dilakukan adalah memperkuat cadangan pangan daerah dengan pengelolaan yang dinamis dan taktis. Ia menilai cadangan pangan tidak boleh hanya menumpuk di gudang secara pasif.
“Cadangan pangan daerah harus aktif. Ketika harga di pasar mulai merangkak naik, kita harus segera intervensi dengan melepas stok. Sebaliknya, saat harga turun, stok dapat ditahan untuk menjaga keseimbangan pasar,” jelasnya.
Kepastian Pasokan Melalui Kontrak Jangka Menengah
Selain pengelolaan stok, Taufik mendorong BUMD pangan untuk proaktif menjalin kontrak pasokan jangka menengah dengan daerah-daerah produsen.
Hal ini bertujuan agar Jakarta tidak terus-menerus bergantung pada mekanisme pasar sesaat (spot market) yang rentan mengalami gejolak saat terjadi kelangkaan.
Dengan skema kerja sama tersebut, Jakarta bisa mendapatkan kepastian pasokan bahkan sebelum masa panen tiba. Langkah ini sekaligus menghindari aksi saling berebut barang di pasar saat kondisi krisis akibat kekeringan ekstrem.
“Jadi sebelum panen, kita sudah punya kepastian pasokan melalui kerja sama dengan daerah produsen. Ini penting untuk menghindari krisis stok di Jakarta,” tambahnya.
Diversifikasi dan Digitalisasi Distribusi
Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pasokan pangan. Jakarta diminta memiliki alternatif pemasok dari berbagai wilayah di Indonesia agar tidak lumpuh jika salah satu daerah mengalami gagal panen.
Di sisi hilir, Taufik menyarankan penguatan distribusi melalui perluasan operasi pasar murah dan pemanfaatan sistem distribusi digital. Teknologi digital dinilai mampu menekan ruang gerak spekulan yang sering mempermainkan harga di tingkat konsumen.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan pola pikir dari reaktif menjadi antisipatif adalah kunci ketahanan pangan Jakarta.
“Jakarta tidak boleh hanya reaktif. Kita harus membangun sistem pangan yang antisipatif dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk El Nino Godzilla,” pungkasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
