Penulis: Agus Alfian
TVRINews - Entikong
Program Desa Binaan Perkuat Edukasi dan Mitigasi TPPO di Beranda Negeri
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong terus memperkuat komitmennya dalam membangun wilayah perbatasan melalui program "Desa Binaan Imigrasi".
Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, inisiatif ini tidak hanya fokus pada pengawasan keimigrasian, tetapi juga menyentuh aspek fundamental pendidikan bagi anak-anak di garis depan Indonesia-Malaysia.
Program yang telah berjalan sejak tahun 2024 ini menyasar sejumlah titik di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.
Selain memberikan pemahaman hukum untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), para petugas imigrasi terjun langsung menjadi tenaga pengajar di lima sekolah dasar serta menyediakan kelas tambahan bagi warga lokal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Fitra Izharry, menjelaskan bahwa kehadiran personelnya di ruang-ruang kelas adalah bentuk dedikasi melampaui tugas administratif.
"Kami aktif mengajar di lima sekolah dasar di perbatasan. Selain itu, kami memberikan les Bahasa Inggris dan Matematika bagi anak-anak di Rusunawa serta warga sekitar dengan total sekitar 50 peserta didik," ujar Fitra pada Sabtu 18 April 2026.
Meskipun akses geografis menuju sekolah-sekolah di pedalaman kerap menjadi tantangan fisik bagi para petugas, Fitra menegaskan bahwa kendala infrastruktur tidak menyurutkan konsistensi program yang dilaksanakan tiga kali sepekan tersebut.
Fokus utama dari materi tambahan ini adalah meningkatkan kompetensi bahasa asing anak-anak agar memiliki daya saing di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Menutup Celah Kesenjangan Pendidikan
Kehadiran program ini mendapat sambutan positif dari otoritas lokal. Kepala Desa Entikong, Joko, mengungkapkan bahwa inisiatif ini menjawab persoalan kurangnya tenaga pendidik spesialis di wilayah terpencil.
"Tidak semua sekolah dasar di perbatasan memiliki guru Bahasa Inggris. Mencari tempat les bahasa asing di sini sangat sulit dan biasanya berbayar," kata Joko.
Joko menambahkan bahwa layanan pendidikan gratis ini sangat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga menengah ke bawah yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan non-formal berkualitas.
Dukungan penuh diberikan oleh pihak desa mengingat pentingnya literasi bahasa internasional di wilayah lintasan antarnegara.
Editor: Redaksi TVRINews
