Optimalkan Aset Negara, Lahan di Tanah Abang Bakal Disulap Jadi Hunian Rakyat

Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bergerak cepat dalam merealisasikan program perumahan nasional. Fokus utama saat ini adalah mengonversi lahan aset negara di kawasan strategis Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Kepastian ini muncul usai rapat koordinasi antara Kementerian PKP bersama jajaran BP BUMN, ATR/BPN, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kantor Wisma Danantara, pada Jumat 17 April 2026. Rapat tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengamankan serta memanfaatkan lahan negara untuk kepentingan publik, khususnya sektor perumahan.

Berdasarkan data dari ATR/BPN, terdapat tiga titik lahan milik negara di bawah pengelolaan PT KAI yang akan dioptimalkan. Lahan tersebut mencakup area Pasar Tasik seluas 1,7 hektare serta dua bidang 'lahan bongkaran' dengan luas total sekitar 3 hektare yang tercatat dengan status HPL Nomor 17 dan 19.

Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa status hukum lahan-lahan tersebut sudah jelas sebagai aset negara yang berada di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia. 

"Kami sudah konsolidasi dan cek ke ATR/BPN. Kami yakin bahwa ini tanah negara dan harus digunakan untuk kepentingan negara Republik Indonesia," ujar Maruarar.
  Baca juga: Menteri PKP Dorong Terobosan Pembiayaan Perumahan dan Target BPSP 400 Ribu Unit
Langkah ini tidak lepas dari upaya penegakan hukum. Pemerintah mengendus adanya pihak-pihak lain yang mencoba mengklaim lahan tersebut. Sebagai bentuk pengamanan, PT KAI akan segera memasang plang kepemilikan dan menempuh jalur hukum untuk mempertegas status aset tersebut.

Tidak main-main, Satgas Anti-Mafia Tanah juga dilibatkan untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum guna menangani sengketa yang ada. Maruarar memperingatkan bahwa pemerintah akan menindak tegas jika ditemukan unsur pidana dalam sengketa lahan tersebut.

Pemanfaatan lahan di Tanah Abang ini merupakan bagian dari target besar percepatan program perumahan nasional. Selain pembangunan hunian vertikal di lahan strategis perkotaan, pemerintah juga tengah menggencarkan pembangunan ratusan unit hunian serta program bedah rumah di berbagai wilayah Indonesia bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).