jpnn.com - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terang-terangan melanggar sedikitnya empat poin hasil Konferensi Asia Afrika 1955, yakni Dasasila Bandung.
Menurut Hikmahanto, Trump dalam menjalankan politik luar negeri dengan mengabaikan hukum internasional.
BACA JUGA: Waka MPR Eddy Soeparno Puji Langkah Prabowo Evaluasi MBG Agar Lebih Tepat Sasaran
Hal demikian dikatakan dia saat berpidato pada seminar Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Sabtu (18/4).
"Trump mengatakan saya tidak butuh hukum internasional, yang menentukan saya (Trump, red) akan berhenti perang atau tidak itu moralitas saya sendiri. Coba bayangkan," kata Hikmahanto, Sabtu.
BACA JUGA: Pengurus DPN PERADI 2026-2031 Dilantik, Ini Daftar Namanya
Dia mencontohkan praktik politik Trump ketika AS melakukan intervensi di Venezuela dan Iran serta melakukan tekanan melalui perjanjian dagang yang menggerus kedaulatan negara lain.
Hikmahanto pun membandingkan keberanian Malaysia yang berani mengambil sikap tegas terhadap AS.
BACA JUGA: Pemerintahan Prabowo Jadi Beli 24 Jet Tempur Rafale?
"Pertanyaannya, apakah kita sebagai pencetus Dasasila Bandung berani melakukan hal serupa," kata Hikmahanto.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) PDIP Andi Widjajanto mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah laut yang meluas tujuh kali lipat berkat Deklarasi Juanda 1957 kini terancam oleh perbedaan interpretasi hukum internasional.
Andi memperingatkan risiko kerja sama maritim dengan AS, mengingat Washington hingga kini belum meratifikasi UNCLOS 1982.
"Bagi AS, Laut Jawa bisa dianggap laut internasional karena mereka tidak terikat UNCLOS. Inilah yang benar-benar harus kita jaga," ujar Andi.
Menutup paparannya, Andi mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan bukan sekadar retorika, melainkan tindakan nyata.
Dia mencontohkan langkah Megawati Soekarnoputri yang berhasil melunasi utang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah membelenggu ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.
"Itu adalah beban global sejak zaman Bung Karno yang akhirnya diselesaikan di era pemerintahan Ibu Megawati," kata dia.(ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
