Pantau - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sistem digitalisasi untuk pendataan dan penyaluran bantuan sosial usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membahas penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
Penguatan Data dan Sinergi Pusat-DaerahKepala Dinas Sosial Makassar Andi Bukti Jufri mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam pertemuan yang diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan tersebut.
Ia menilai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Ia menyampaikan, "Pertemuan dengan Menteri Sosial rangkaian dari silaturahim bersama para kepala daerah se Sulsel sekaligus rapat koordinasi. Ada beberapa hal yang disampaikan dan itu mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ungkapnya.
Ia menambahkan, "Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan," jelasnya.
Digitalisasi Bansos dan Validasi DataAndi Bukti menegaskan DTSEN menjadi instrumen penting untuk memastikan data penerima bantuan sosial akurat dan mutakhir.
Ia menegaskan, "DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial," ujarnya.
Tahap awal yang dilakukan Pemkot Makassar adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis sebelum turun langsung ke lapangan.
Ia menambahkan, "Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan," katanya.
Dalam forum tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program strategis pemerintah pusat, termasuk Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, serta penguatan sistem data terintegrasi.
Pengelolaan data bantuan sosial saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik, dan terus diperbarui untuk memastikan ketepatan penerima manfaat.
Ia menjelaskan, "Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan," paparnya.
Menteri Sosial juga menekankan percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Ia menyampaikan, "Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah," tegasnya.
Pemerintah berharap melalui digitalisasi dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
