REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan penanganan darurat terhadap 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan yang terkena dampak bencana di Sumatera. Langkah ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. "Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karenanya, penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilakukan cepat dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan," kata Dody di Jakarta, Minggu.
Penanganan yang dilakukan mencakup 15 TPA dan 12 IPLT yang sebelumnya terganggu akibat timbunan material pascabencana. Seluruh fasilitas kini telah berfungsi kembali pada tahap penanganan darurat.
Fase ini difokuskan pada pembersihan sisa volume sampah dan material yang menghambat akses, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan optimal.
Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara dengan 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat dengan 1 TPA. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan pekerjaan teknis seperti pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, dan rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan skema padat karya melibatkan masyarakat setempat, sehingga mempercepat pemulihan infrastruktur dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU menargetkan penanganan permanen serta peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi selesai pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi lebih baik dan berkelanjutan.
Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi modern.
Kementerian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan adalah investasi fisik, sosial, dan lingkungan jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
