jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4). Kegiatan itu sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
Rakornas bertema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ini menjadi forum untuk mendorong sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA: bank bjb Tegaskan Peran Strategis dalam Ekosistem Digitalisasi Pendapatan Daerah
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan optimalisasi pendapatan daerah memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem, serta inovasi.
Sementara Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin memaparkan peran perusahaan dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah.
BACA JUGA: Realisasi Pendapatan Daerah Banten Capai 50,58 Persen dari Target hingga Agustus 2025
Utamanya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menyatakan mereka berperan sebagai enabler melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.
BACA JUGA: Kendaraan Listrik Tak Lagi Gratis Pajak, Pramono Siapkan Aturan Baru
“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, serta mengembangkan sistem analitik dan early warning system untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan,” ujar Awaluddin.
Dia menambahkan pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam membangun sistem yang mendorong kepatuhan, sekaligus menghadirkan kemudahan dan kepercayaan masyarakat.
Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Polri, badan pendapatan daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia.
Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi disebut menjadi fondasi dalam meningkatkan validitas data dan efektivitas pemungutan.
Selain itu, perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan untuk mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan.
Keterlibatan Jasa Raharja dalam Rakornas ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Pajak Air Tanah Meroket 300 Persen, Harga Air Minum Kemasan Terancam Naik
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
