JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tingkat ketimpangan ekonomi di Ibu Kota menunjukkan perbaikan pada triwulan I 2026. Hal ini tercermin dari penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423.
"Alhamdulillah kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423," kata Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan I 2026 di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, penurunan gini ratio menjadi capaian penting di tengah tantangan besar yang dihadapi Jakarta dalam menekan ketimpangan.
Ia menyebut tingginya konsentrasi kelompok berpenghasilan tinggi dan perputaran uang yang besar menjadi faktor yang membuat indikator ini sulit ditekan.
Baca Juga: Pramono Ungkap Pengangguran di Jakarta Turun Jadi 6,05 Persen, Singgung Job Fair
"Karena semua orang kaya ada di Jakarta, uang beredar hampir semuanya di Jakarta, dan itulah yang menyebabkan kenapa gini ratio dari seluruh indikator makro lainnya," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov DKI.
Untuk menjaga tren penurunan ketimpangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, Pramono mengatakan, pihaknya akan tetap memprioritaskan program bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), hingga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPJ) akan tetap dipertahankan.
Baca Juga: Cara Cek Desil Bansos Kemensos Online, Mudah Tinggal Input NIK KTP
"Saya dan Pak Wagub sudah menegaskan bahwa APBD kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ, KLJ, KPJ," tutur Pramono.
Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber :
- gini ratio jakarta
- ketimpangan jakarta
- kemiskinan jakarta
- pramono anung
- gubernur dki jakarta
