JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik Bupati Malang HM Sanusi yang melantik anaknya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang terus menjadi sorotan publik. Diketahui, HM Sanusi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Menanggapi peristiwa itu, PDI-P menegaskan pentingnya menjaga prinsip keadilan dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik, di tengah isu nepotisme yang mencuat.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto mengingatkan, pendidikan politik memang bisa dimulai dari lingkungan keluarga, tapi tidak boleh menjadi pembenaran atas praktik yang tidak adil.
Baca juga: Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, Hasto: Jangan Sampai Ada Praktik yang Tidak Adil
“Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto, di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menilai langkah tersebut kurang tepat secara etika.
“Kalau orang Jawa itu bilang ‘kurang elok’ ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” kata Hasto.
Menyimpang dari Prinsip MeritokrasiLebih lanjut, Hasto meminta Fraksi PDI-P untuk mengkritisi kebijakan tersebut agar tidak menyimpang dari prinsip meritokrasi.
“Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kadis, PDI-P: Jika Sesuai Aturan, Tidak Adil Menghalangi
Senada, Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama selama memenuhi aturan yang berlaku.
“Kalau semuanya sudah sesuai norma dan aturan, tidak adil menghalangi hak seseorang yang sudah didapat sesuai mekanisme yang ada. Jadi silakan saja diperiksa oleh yang berwenang seperti BKN atau Kemenpan RB,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh diperoleh melalui praktik menyimpang.
“Yang tidak boleh itu apabila jabatan itu didapatkan karena hubungan kekerabatan, perkoncoan, dan memanfaatkan kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan aturan serta mekanisme yang ada,” kata Deddy.
“Memang secara etik akan sulit untuk mengelak dari tudingan nepotisme, untuk itu mungkin perlu dipertanggungjawabkan dan diaudit secara benar.” lanjutnya.
Baca juga: Megawati Kerap Ditemui Dubes, PDI-P: Jadi Rujukan Dunia Soal Soekarno dan Isu Geopolitik Dunia
Di sisi lain, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, putra Bupati Malang HM Sanusi, menegaskan akan menjawab keraguan publik melalui kinerja.
“Tentu saya memahami kalau publik mempertanyakan kualitas pejabat publik selaku pelayan masyarakat. Saya tidak bisa memberikan tanggapan apa pun, kecuali dengan kinerja,” ujarnya.
