JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membuat unit khusus, yang tugasnya menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional.
Pasalnya, ia mengaku mendapatkan pertanyaan dari delegasi Jerman dan Belanda soal posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional.
"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," ujar Utut dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026), dilansir dari ANTARA.
Baca juga: Kemlu Minta Maskapai yang Bawa Jemaah Haji Tak Lintasi Wilayah Konflik
Salah satu pertanyaan soal posisi diplomasi Indonesia adalah ketika memutuskan untuk bergabung dalam blok ekonomi BRICS.
Ia pun menjelaskan, posisi Indonesia dalam BRICS murni untuk memperluas peluang ekonomi, bukan bentuk keberpihakan politik.
"Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain," ujar Utut.
Baca juga: Kemlu: Usulan Izin Lintas Udara dari AS Harus Perhatikan Kedaulatan dan Politik Bebas Aktif
Di samping itu, Utut mengapresiasi komitmen investasi sebesar Rp 800 triliun lewat diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara.
Salah satunya adalah langkah strategis Indonesia yang memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025, sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).
Baca juga: Soal Evakuasi Tahap Tiga 45 WNI di Iran, Kemlu: 9 Orang Tiba di Jakarta Petang Ini
Kendati demikian, Utut mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap diplomasi tingkat tinggi.
"Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin," ujar Utut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
