Belum lama ini, tepatnya 5 April 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino akan kembali terjadi di Indonesia. El Nino membuat kemarau lebih kering dan panjang. Selagi masih ada waktu, pemerintah dan masyarakat seharusnya segera memitigasi dan mengantisipasi yang akan terjadi.
El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti ’anak laki-laki’. Istilah ini awalnya digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Nelayan Peru menyebutnya El Niino de Navidad yang disamakan dengan nama Kristus yang baru lahir. El Nino berdampak pada pola iklim global, termasuk di wilayah Indonesia.
Ketika El Nino melanda, Indonesia rentan mengalami kekeringan. BMKG mencatat, El Nino kuat pernah terjadi tahun 1997, 2015, dan terakhir kali terjadi pada 2023. Curah hujan tiga bulanan saat itu mengalami pengurangan yang sangat drastis dan jauh lebih rendah dari rata-rata. Periode El Nino ini berulang setiap 3 sampai 5 tahun sekali dengan kekuatan yang berbeda-beda.
Pada 2023, sebagian wilayah Indonesia mengalami kekeringan meteorologis sepanjang musim kemarau. Akibatnya, 23.451 hektar sawah terdampak kekeringan dan 6.964 hektar mengalami kegagalan panen. BPS mencatat, produksi padi jenis gabah kering turun 2,05 persen dari 54,75 juta ton tahun 2022 menjadi 53,98 juta ton tahun 2023.
Bahkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi 1.185 bencana yang terkait dengan kekeringan selama periode Juli dan September 2023. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode sama pada tahun 2022, yang hanya empat kejadian.
Selain kekeringan, bahaya yang setiap tahun ada dan mengancam negara ini adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahaya karhutla ini sudah di depan mata jika musim kemarau panjang terjadi akibat adanya El Nino.
Saat El Nino melanda tahun 2023, merujuk data BNPB, ada 2.051 kejadian kebakaran hutan. Angka ini meningkat drastis dibandingkan kejadian karhutla tahun 2022, yang hanya 252 kejadian. Karhutla terbanyak ada di Kalimantan Selatan sebanyak 437 kejadian. Selain itu, Jawa Tengah 204 kejadian, Kalimantan Timur 186 kejadian, dan Riau 168 kejadian. Sisanya hampir di setiap provinsi ada kejadian karhutla, kecuali Jakarta.
Pemerintah pada saat itu menetapkan setidaknya enam provinsi berstatus siaga bencana karhutla. Keenam provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Kalimantan Selatan statusnya sudah menjadi darurat karhutla.
Dampak dari karhutla ini sangat mengkhawatirkan. Selain memengaruhi perubahan iklim karena mengeluarkan panas dan gas CO2, dampak karhutla yang terpenting adalah hilangnya hutan dan ekosistemnya. Dari data sistem monitoring karhutla Kementerian Kehutanan (Sipongi) tercatat luas lahan hutan yang terbakar tahun 2023 mencapai 1,16 juta hektar, atau setara 17,5 kali luas Provinsi Jakarta. Luas lahan hutan yang terbakar ini meningkat 467 persen dari semula 204.894 tahun 2022.
Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan lahan terbakar paling luas, sekitar 190.000 hektar. Selanjutnya, Kalimantan Tengah 165.900 hektar, Papua Selatan 150.800 hektar, Sumatera Selatan 132.100 hektar, dan Kalimantan Barat seluas 111.800 hektar.
Selain Kalimantan dan Sumatera, kebakaran di Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Di Jawa, kejadian karhutla meningkat, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kebakaran paling sering terjadi di area sekitar pegunungan.
Mudahnya terjadi kebakaran dipicu perubahan pola penggunaan lahan dari hutan ke pertanian dan fenomena bertambahnya lahan kritis. Kejadian ini tersebar di kawasan pegunungan, seperti di Gunung Arjuno, Gunung Bromo, Gunung Lawu, Gunung Sumbing, dan Gunung Andong. Sementara itu, di Sulawesi, peningkatan area karhutla terjadi di Sultra, Sulsel, dan Gorontalo (Kompas, 6/10/2023).
Berdasarkan studi Journal of Social Science Research tahun 2024, kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2023 telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 31 triliun. Selain kerugian langsung, karhutla 2023 juga melepaskan emisi karbon cukup signifikan dan menyebabkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan serta mengganggu produktivitas sektor pertanian dan pariwisata.
Kabut asap juga mengganggu jadwal penerbangan, terutama dari dan ke Kalimantan dan Sumatera (Kompas, 5/10/2023). Bahkan, asap telah sampai ke negara tetangga hingga memengaruhi kualitas udara di Singapura dan Malaysia.
Karhutla memiliki hubungan timbal balik erat dan membentuk siklus kerusakan lingkungan yang terus berlanjut. Lahan kritis mempermudah terjadinya kebakaran, sementara kebakaran hutan mempercepat perluasan lahan kritis. Lahan yang sudah rusak atau terbengkalai acap kali menjadi sasaran pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Selain itu, lahan kritis memiliki kondisi fisik yang rentan dicirikan oleh tutupan vegetasi yang berkurang atau rusak, serta tanah yang kering dan gundul atau hanya ditumbuhi semak belukar. Kondisi lebih parah jika lahan kritis terletak di tanah gambut karena penurunan muka air membuat lahan gambut menjadi sangat kering dan mudah terbakar.
Penurunan muka air tanah akibat kerusakan tata air juga mempermudah terjadinya titik api (hot spot) yang menghasilkan api permukaan cukup dalam dan sulit dipadamkan. Tanah gambut yang rusak, terutama disebabkan penebangan kayu, konversi hutan alami menjadi perkebunan kelapa sawit, dan masifnya aktivitas pertambangan batubara.
Kementerian Kehutanan mencatat, lahan kritis di Indonesia mencapai 12,29 juta hektar (ha) tahun 2024. Sebanyak 57,70 persen berada dalam kawasan hutan, yang luasnya mencapai 7,09 juta ha. Sementara itu, 5,20 juta ha lahan kritis nasional berada di luar kawasan hutan. Jumlah ini setara dengan 42,30 persen dari total luas lahan kritis.
Dengan luasnya lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan, potensi kebakaran hutan sangat tinggi. Oleh karena itu, restorasi lahan kritis (reboisasi) dan pencegahan kebakaran hutan merupakan dua hal yang harus dilakukan secara bersamaan untuk memutus siklus tersebut.
Alarm peringatan dini sudah dikeluarkan oleh BMKG sejak awal April lalu dengan potensi bencana kekeringan dan kebakaran. Meskipun Indonesia sudah sering mengalami bencana besar karena dampak El Nino tahun 2015, 2019, dan terakhir 2023, penanganannya selalu tidak optimal.
Langkah penanganan bencana kekeringan dan karhutla harus segera disusun dan diantisipasi pemerintah di sisa waktu tiga bulan sebelum prediksi BMKG. Penanganan ini dapat ditempuh dengan lebih banyak memberikan daya dukung sarana peralatan yang memadai, mengalokasikan sumber daya manusia lebih banyak, dan mendukung anggaran penanganan bencana karhutla di daerah paling rentan, seperti Kalimantan dan sebagian Sumatera.
Semoga pemerintah sudah siap siaga bencana agar dampak negatif fenomena El Nino yang akan terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. (LITBANG KOMPAS)
