Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan memberikan subsidi bagi pengguna BBM nonsubsidi meski harga bahan bakar mengalami kenaikan.
Sebagai gantinya, Pemprov akan terus mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
“Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM nonsubsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum,” ujar Pramono usai acara Halal Bihalal Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/4).
“Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan,” lanjutnya.
Pramono menjelaskan, kebijakan harga BBM sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov DKI hanya mengikuti setiap penyesuaian yang ditetapkan.
“Untuk BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat sehingga berapa pun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu,” ujarnya.
Harga BBM Nonsubsidi NaikSebelumnya, harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian seiring gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Sejumlah harga BBM yang masih bertahan antara lain:
Pertamax (RON 92): Rp 12.300 per liter
Pertamax Green: Rp 12.900 per liter
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Biosolar: Rp 6.800 per liter
Sementara itu, beberapa jenis BBM mengalami kenaikan signifikan:
Pertamax Turbo: Rp 19.400 per liter (sebelumnya Rp 13.100)
Dexlite: Rp 23.600 per liter (sebelumnya Rp 14.200)
Pertamina Dex: Rp 23.900 per liter (sebelumnya Rp 14.500)
