JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Andina Elok Puri Maharani mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak gegabah menindaklanjuti laporan terhadap akademisi dan pakar.
Andina menegaskan, penanganan yang tidak cermat berisiko menjadikan hukum sebagai alat membungkam kritik serta mengancam kualitas demokrasi.
"Aparat penegak hukum harus berani menghindari penggunaan institusi hukum sebagai alat untuk membungkam kritik," kata Andina saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
Menurut dia, aparat mesti betul-betul mempelajari unsur tindak pidana yang dilaporkan sehingga tidak salah mengambil sikap.
Baca juga: Pengamat Dilaporkan ke Polisi, Pakar Hukum: Kekanak-kanakan
"Alih-alih hendak menegakkan hukum, justru bisa menjatuhkan martabat demokrasi,” ujar Andina.
Ia mengatakan, aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat.
Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk harus dikaji secara cermat, terutama terkait terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Andina menegaskan, penegak hukum juga perlu memahami bahwa ruang akademik merupakan ruang yang bebas bagi para intelektual untuk menyampaikan pandangan berdasarkan keilmuan yang dimiliki.
Baca juga: Pakar Ingatkan Risiko Chilling Effect, Publik Takut Bersuara Usai Pengamat Dipolisikan
Ia juga mengingatkan agar proses hukum tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, terutama kekuatan-kekuatan elitis.
“Diperlukan sikap objektif dan independen sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan elitis untuk kepentingan pihak tertentu,” kata Andina.
Andina menambahkan, kritik yang disampaikan pengamat mestinay dipandang sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menekankan, tanpa adanya kritik, pemerintah berpotensi kehilangan arah dalam menjalankan kekuasaan.
“Pemerintah tanpa kritik akan chaos karena kedaulatan rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katan Andina.
Pengamat dilaporkan ke polisiDiberitakan sebelumnya, sejumlah pengamat dan akademisi dilaporkan ke polisi karena ucapannya yang mengkritik pemerintah.
Beberapa pengamat itu, antara lain, Saiful Mujani, Feri Amsari, dan Ubedilah Badrun.
Saiful Mujani dituduh melakukan makar akibat video dirinya menyampaikan pandangan terkait kondisi politik nasional dan menyebut perlunya konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden.
Baca juga: Kritik Saiful Mujani Cermin Demokrasi yang Pincang
Kemudian, Feri Amsari dilaporkan atas tuduhan penghasutan karena dinilai berbohong saat mengkritik klaim swasembada pangan pemerintah.
Sementara itu, Ubedilah dilaporkan terkait pernyataannya dalam podcast Forum Keadilan yang dinilai menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pelapor menilai, video podcast dari Forum Keadilan TV yang mengundang Ubed sebagai pembicara dapat mengganggu ketertiban umum.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
