Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mengejar kapasitas energi surya 100 gigawatt dalam 3 tahun membutuhkan dukungan modal besar untuk mengatasi sejumlah tantangan mulai dari sisi infrastruktur listrik, hingga kesiapan industri domestik yang masih terbatas.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat peralihan menuju energi hijau di tengah ketidakpastian global. Hal ini ditempuh dengan mengejar pasokan energi terbarukan, termasuk surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo akhir Maret lalu, Prabowo menjelaskan, dalam sektor energi, Indonesia berambisi untuk mengakselerasi mempercepat energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya.
“Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini mendesak melihat situasi global saat ini,” ujarnya, dikutip Minggu (19/4/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, komposisi kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT pada 2025 mencapai 15,6 gigawatt (GW) atau 15,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 107,5 GW.
Komposisi kapasitas terpasang Pembangkit berbasis EBT pada 2025 didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas sebesar 7.587 megawatt (MW) atau setara 48,54% dari total kapasitas EBT nasional.
Baca Juga
- Schneider Electric Perkuat Peran Mitra Teknologi Energi
- Maybank Indonesia Tunjuk Zulkiflee Abbas sebagai Presiden Komisaris
- Babak Belur Industri Tekstil: Terimpit Biaya Produksi, Kena Hajar Impor China
Menyusul di belakangnya adalah pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) dengan kapasitas terpasang sebesar 3.148 MW pada 2025, dengan kontribusi sekitar 20,14% terhadap total nasional.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan target pemerintah terbilang cukup ambisius.
Dia menjelaskan, realisasi target tersebut akan membutuhkan investasi besar dan dukungan menyeluruh. Hal ini terutama dari sisi pendanaan dan reformasi sistem kelistrikan.
Energi Surya
Bhima mengatakan, percepatan kapasitas energi surya tidak hanya bergantung pada pembangunan pembangkit, tetapi juga kesiapan transmisi dan jaringan listrik milik PT PLN (Persero).
Dia menjelaskan, hambatan utama saat ini terletak pada keterbatasan jaringan listrik yang menyulitkan integrasi energi surya, khususnya di tingkat masyarakat dan kawasan industri.
Kondisi tersebut membuat insentif bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk membangun panel surya masih terbatas, termasuk dalam mekanisme jual beli listrik dari pembangkit mandiri.
“Selain itu, masih ada hambatan birokrasi di PLN untuk melakukan pemasangan instalasi panel surya atap,” katanya saat dihubungi.
Di sisi lain, percepatan pembangunan dalam waktu singkat berisiko meningkatkan ketergantungan impor panel surya dan komponen pendukungnya. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat industri dalam negeri, termasuk peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai produsen panel surya, modul, dan baterai penyimpanan energi.
Bhima menilai pengembangan energi surya seharusnya berjalan seiring dengan agenda industrialisasi hijau untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi dominasi impor.
“Sehingga konten impornya tidak dominan, bisa di-shifting ke produksi manufaktur domestik,” ujarnya.
Dia menambahkan, momentum krisis energi dan kenaikan harga minyak global seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi, termasuk melalui dukungan pembiayaan perbankan.
Salah satu opsi yang diusulkan Bhima adalah mengalihkan sebagian saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembiayaan energi surya dan industrinya.
“Paling tidak 30%–40% untuk pembiayaan panel surya termasuk industri panel suryanya,” katanya.
Selain itu, Bhima menekankan perlunya dukungan pembiayaan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penguatan infrastruktur jaringan dan transmisi PLN.
Reformulasi subsidi energi juga dinilai menjadi kunci, dengan mengalihkan sebagian subsidi dari energi fosil seperti batu bara ke energi surya.
Bhima mengakui target 100 gigawatt dalam 3 tahun akan sulit tercapai. Namun, pencapaian setengah dari target tersebut dinilai akan berdampak signifikan terhadap bauran energi nasional.
Peningkatan kapasitas tersebut juga berpotensi menekan konsumsi batu bara serta mengurangi beban subsidi impor bahan bakar minyak secara drastis.
“Kalau paling tidak mencapai 50 gigawatt saja dalam 2–3 tahun ke depan itu sebenarnya bauran energi terbarukannya akan naik signifikan,” ujarnya.
