Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme dan tawuran yang dinilai meresahkan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu, 19 April 2026, menyusul maraknya kejadian yang mengganggu keamanan dan aktivitas ekonomi warga.
Ia mengatakan, "Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya."
Justin menilai Pemprov DKI perlu segera mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terus berulang.
Ia juga mengkritik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai kurang aktif dalam penanganan di lapangan.
Ia menyatakan, "Seolah olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah."
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki sumber daya aparatur yang cukup besar, baik dari ASN maupun tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP).
Justin menyoroti besarnya anggaran hibah untuk sektor keamanan yang diberikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Pada APBD 2026, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp315 miliar.
Ia menegaskan, "Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat."
Penindakan tegas dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota.
