Jakarta: Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut kelemahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam kategori wajar. Perlu pengawalan lebih ketat dari implementasi program tersebut.
Hashim berharap pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dapat membantu mengawal pelaksanaan MBG di desa-desa.
"Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya; tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan, yang meliputi begitu banyak penerima manfaat," kata Hashim dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu malam, 19 April 2026.
Dia mengakui program MBG mendapat banyak kritik dari masyarakat. Menurut Hashim, aspirasi tulus dari rakyat perlu ditanggapi.
Hashim menekankan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Program tersebut dirancang berawal dari keresahan Presiden Prabowo Subianto atas kondisi tengkes atau stunting yang dialami anak-anak Indonesia pada sekitar 2006.
"Saya ingat, ini menurut Kementerian Kesehatan, waktu itu, 30 persen anak-anak Indonesia menderita stunting. Sewaktu itu, Pak Prabowo bilang ke saya, ‘Kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kondisi yang berat ini, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian’,” kata Hashim.
Baca Juga: Survei: MBG Jadi Program yang Paling Dirasakan Manfaatnya
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Metrotvnews.com/Siti Yona
Oleh karena itu, dia menilai penting dilakukan pengawalan terhadap implementasi program MBG. Pada acara yang diselenggarakan Abpednas tersebut, Hashim mengatakan pengurus bisa berkontribusi mendampingi jalannya program MBG agar tidak terjadi penyelewengan, hingga memastikan mutu makanan tetap terjaga.
Dia menyoroti aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
"Saya dengar dari Pak Reda (Jamintel Reda Manthovani, red.) sudah ada aplikasi yang bisa segera dipakai. Seluruh anggota Abpednas kami harapkan, mungkin lebih dari 300 ribu, nanti anggota Abpednas setiap desa 73 ribu, bisa ada lima anggota. Dengan aplikasi ini, bisa foto, bisa menjaga mutu daripada makanan ini, ini akan sangat-sangat membantu pemerintah. Ini salah satu tugas yang mulia, yang luar biasa, menjaga MBG," jelas Hashim.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program MBG.
"Tentu saja ini menjadi pengawasan menyeluruh, tidak hanya pemanfaatan dananya, tetapi juga kualitas menu," kata Dadan.
