Merawat Warisan Perdamaian Bangsa di Tengah Polarisasi

Oleh: M Nur Latuconsina

Ada ironi berat dalam apa yang menimpa Jusuf Kalla belakangan ini. Seorang lelaki yang menghabiskan sebagian besar hidupnya merekatkan luka-luka konflik bangsa, kini justru berada di pusaran badai yang nyaris sama, tuduhan memecah belah, polarisasi yang menganga, dan potongan-potongan narasi yang dilempar ke publik tanpa konteks.

Polemik ceramah JK di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 yang viral pertengahan April lalu menjadi titik paling mutakhir dari panjang perjalanan seorang negarawan yang tidak pernah benar-benar bisa pensiun dari urusan perdamaian.

Ceramah bertema "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar" itu terpotong, beredar, dan ditafsirkan ulang hingga berujung pada laporan ke Polda Metro Jaya. Maka jadilah JK, sang juru damai, terdakwa di pengadilan opini publik.

Mengingat Jejak Perdamaian Seorang Negarawan

Sebelum menimbang kontroversi terbaru, penting untuk sejenak dan mengingat apa yang sesungguhnya telah dilakukan pria kelahiran Bone, 15 Mei 1942 itu. Ketika Aceh berkonflik selama lebih dari tiga dekade, ketika ribuan nyawa gugur sia-sia dalam perang yang tampak tak berujung antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), JK hadir dan memilih jalan yang tidak populer yaitu berunding.

Perjanjian Helsinki pada 2005 bukan sekadar dokumen. Itu adalah bukti bahwa konflik yang paling keras pun bisa dipadamkan lewat kesabaran dan keberanian seorang negosiator.

Di Poso dan Ambon, ia melakukan hal yang serupa. JK tidak datang dengan pasukan atau ultimatum. Ia datang dengan mempelajari sejarah, kebudayaan, dan psikologi masing-masing pihak yang bertikai.
 

Seperti yang ia akui sendiri dalam kuliah umum di FISIP UI pada April 2024, ia membaca semua yang bisa ia baca tentang Ambon. Sejarahnya, cara berpikirnya, akar lukanya, sebelum duduk bersama mereka. Dari sanalah lahir Perjanjian Malino I dan Malino II, dua tonggak perdamaian yang hingga hari ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku dan Sulawesi Tengah.

Penghargaan internasional pun mengalir. Soka University Jepang menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang perdamaian pada 2009. Pemerintah Jepang memberikan bintang jasa tertinggi, The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. Namanya dikenal di koridor-koridor diplomasi Asia Tenggara karena reputasi sebagai mediator yang bisa dipercaya.

Peran JK tidak berhenti di perbatasan Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden pada 2009, ia menjadi mediator perdamaian di Thailand, Afghanistan, hingga Myanmar, termasuk dalam krisis kemanusiaan Rohingya yang rumit.

Bahkan baru-baru ini, ia menjadi tokoh yang dilirik Hamas untuk proses mediasi konflik Israel-Palestina. Bukan tanpa alasan. Kepercayaan itu dibangun selama puluhan tahun, bata demi bata.

Yang terjadi dengan ceramah UGM adalah sebuah fenomena yang kini semakin sering kita saksikan di era media sosial, pemotongan konteks (context cutting). Potongan video yang beredar mengangkat satu frasa "mati syahid" tanpa memberikan gambaran utuh tentang apa yang sedang dibicarakan.


Wakil Sekertaris Bidang Hukum, Keamanan & Pertahanan PB HMI M Nur Latuconsina

Padahal, dalam konteks ceramah yang sesungguhnya, JK sedang menceritakan pengalamannya mendamaikan dua kelompok yang bertikai, Muslim dan Kristen, yang saat itu sama-sama meyakini bahwa kekerasan mereka dapat dibenarkan oleh agama.

JK tidak sedang mengafirmasi keyakinan itu. Ia sedang mendeskripsikannya justru sebagai akar masalah yang harus diluruskan agar perdamaian bisa tercapai. Juru bicara JK, Husain Abdullah, menjelaskan ceramah itu menggambarkan bagaimana JK meluruskan keyakinan kedua kelompok yang bertikai, bahwa mereka telah bertindak keliru menggunakan jargon agama sebagai pembenar.

Ketua Takmir Masjid Kampus UGM, Mohamad Yusuf, pun meminta publik untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan potongan video yang beredar. Pengurus masjid dengan tegas meminta masyarakat menyimak rekaman ceramah secara utuh. Permintaan yang masuk akal, namun sayangnya tidak selalu diindahkan di zaman di mana kecepatan berbagi informasi jauh melampaui kecepatan memeriksa kebenarannya.
 

Tentu tidak adil jika kita hanya memandang dari satu arah. Keberatan yang dilayangkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan sejumlah organisasi Kristen lainnya mencerminkan kepekaan yang sesungguhnya perlu dihargai. Mereka merasa cara JK menceritakan konflik Ambon dan Poso dengan merujuk keyakinan "mati syahid" pada kedua belah pihak menyakiti perasaan umat Kristen.

Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menyampaikan harapan agar JK memberikan klarifikasi terbuka. Ini bukan tuntutan yang tidak masuk akal.Di sisi lain, banyak pihak yang membela JK dengan argumen substansial.

Korneles, mantan Ketua Umum GMKI yang merupakan putra Maluku, menegaskan rekam jejak JK dalam menyelesaikan konflik Ambon adalah fakta sejarah yang tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Ia bahkan mengatakan tanpa JK, Maluku belum tentu seperti sekarang. Ini bukan pembelaan buta; ini adalah kesaksian seseorang yang merasakan langsung dampak pekerjaan yang telah dilakukan.

Pemuda Hidayatullah, melalui Haniffudin, memberikan penilaian serupa. Mereka mengingatkan konteks penyampaian harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi distorsi makna. Mereka juga menyebut kegigihan JK dalam mengupayakan perdamaian sebagai bukti kenegarawanan dan komitmen terhadap keutuhan bangsa.

Bahkan LBH Hidayatullah menyebut adanya indikasi manipulasi informasi melalui pemotongan video. Tuduhan serius yang jika terbukti justru memperlihatkan polemik ini tidak lahir dari ketulusan.

Analis politik melihat dimensi lain. Ada muatan politik di balik pelaporan ini. Nasky, seorang pengamat, menilai tuduhan penistaan agama terhadap JK tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Ia mengingatkan kelompok tertentu kerap memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

Kita tentu tidak bisa memastikan hal ini tanpa bukti. Namun kecurigaan semacam itu dalam iklim politik Indonesia yang kerap memperalat sentimen keagamaan bukanlah sesuatu yang harus langsung diabaikan.

Pelajaran dari Seorang Juru Damai

JK pernah mengatakan, syarat menjadi mediator ada dua, mengetahui permasalahan secara detail dan harus independen. Jika mediator berpihak, ia akan kehilangan kepercayaan dan bisa memperkeruh konflik. Prinsip sederhana yang ternyata jauh lebih mudah diucapkan daripada dijalankan.

Di hadapan mahasiswa UI pada April 2026, JK kembali menegaskan pandangannya tentang peran masyarakat sipil dalam konflik global. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada netralitas dan kepercayaan. Tanpa posisi yang netral, upaya mediasi tidak akan berjalan optimal. Di usianya yang memasuki 84 tahun, JK masih berbicara tentang perdamaian dengan urgensitas seorang pejuang yang tahu betapa rapuhnya kondisi dunia.

Maka ketika ia kini duduk di kursi terdakwa opini publik, ada sesuatu yang terasa tidak proporsional. Bukan berarti JK kebal kritik. Tidak ada manusia yang sempurna, dan seorang negarawan pun harus bisa menerima koreksi.

Namun menghukum seorang tokoh perdamaian berdasarkan potongan video yang sengaja dilepaskan dari konteksnya adalah bentuk ketidakadilan yang justru mencerminkan watak konflik yang selalu ingin JK tuntaskan.

Indonesia adalah negara yang selalu berada satu langkah dari potensi perpecahan. Sejarah membuktikan itu. Di beberapa momen kritis, kita diselamatkan bukan oleh ideologi yang paling keras suaranya, melainkan oleh mereka yang bersedia duduk di antara dua belah pihak yang saling membenci dan berkata, mari kita bicara.

Jusuf Kalla adalah salah satu dari mereka. Warisan yang ia tinggalkan Perjanjian Helsinki, Malino I dan II, peran mediasi di Asia Tenggara adalah warisan yang seharusnya dijaga, bukan dirobek-robek oleh polemik yang lahir dari pemotongan konteks.

Kritik boleh, koreksi perlu, klarifikasi wajib. Namun menghapus jasa seorang tokoh perdamaian dengan tuduhan yang masih diperdebatkan kebenarannya adalah langkah yang terlalu terburu-buru, dan mungkin terlalu mahal harganya bagi bangsa ini.

*Penulis adalah Wakil Sekertaris Bidang Hukum, Keamanan & Pertahanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam