Transisi energi hijau semakin mencuat, mendorong negara-negara bersaing dalam pengembangan teknologi yang beralih dari minyak bumi menuju baterai, seperti generator, gearbox turbin angin, dan kendaraan listrik yang menggunakan baterai lithium-ion. Transisi ini bergantung pada rantai pasokan kobalt global, karena kobalt merupakan komponen utama baterai lithium-ion. Permintaan baterai untuk kendaraan listrik diperkirakan akan naik hampir 40 kali lipat antara 2020 hingga 2040. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian target Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon.
Namun, lonjakan permintaan ini menyebabkan eksploitasi lingkungan yang serius di tambang kobalt di Kongo, yang menjadi produsen kobalt terbesar di dunia. Eksploitasi tambang kobalt di Kongo menimbulkan risiko keberlanjutan yang kompleks, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Dari sisi lingkungan, pertambangan kobalt menghabiskan sumber daya alam seperti listrik dan air, serta menghasilkan limbah beracun yang mencemari tanah, air, dan udara. Polusi ini mengancam ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang kekurangan air. Selain itu, ekstraksi kobalt dari deposit berkadar rendah meningkatkan produksi limbah berlebih yang memperparah kerusakan lingkungan dan mengganggu mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perikanan. Penurunan status atau pembatalan cagar alam di Afrika untuk membuka lahan tambang juga menjadi ancaman signifikan bagi konservasi lingkungan dan komunitas adat.
Dampak sosial yang muncul dari aktivitas tambang sangat serius. Pencemaran air akibat limbah tambang mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar, terutama perempuan, yang menghadapi risiko reproduksi seperti infeksi urogenital dan potensi kelahiran cacat. Keterbatasan akses air bersih menambah beban hidup masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan, yang kini terancam karena kualitas air dan tanah yang merosot. Di sisi lain, aktivitas penambangan ini juga memicu pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk eviksi paksa komunitas sekitar tambang dan pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk anak-anak di tambang kobalt.
Laporan Amnesty Internasional terkait pelanggaran hak asasi manusi mengungkap berbagai pelanggaran termasuk eviksi paksa, pelanggaran hak pekerja, dan dampak kesehatan masyarakat sekitar tambang kobalt, khususnya perempuan yang menghadapi risiko kesehatan reproduksi dan masyarakat yang mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran lingkungan dan terbatasnya akses air bersih.
Secara ekonomi, ketergantungan terhadap tambang kobalt seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai, sehingga masyarakat lokal menghadapi kemiskinan semakin dalam akibat kerusakan lingkungan dan kesehatan, sekaligus kurangnya layanan kesehatan yang memadai.
Dinamika Eksploitasi Kobalt dan Peran Negara MajuDalam konteks eksploitasi kobalt di Kongo, aktor utama yang terlibat adalah negara-negara maju dan perusahaan multinasional yang berasal dari negara-negara tersebut. China, khususnya melalui perusahaan transnasionalnya seperti Huayou Cobalt, menjadi contoh nyata bagaimana satu negara maju mengambil peran dominan dalam mengamankan pasokan kobalt dari Kongo. Melalui kesepakatan investasi dan hak eksplorasi, China memanfaatkan ketergantungan ekonomi Kongo sambil memberi imbal balik yang minim bagi negara produsen.
Selain China, beberapa negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat juga memiliki peran signifikan dalam dinamika sistem kapitalisme global yang mengelola rantai produksi dan distribusi kobalt. Negara-negara ini memanfaatkan pengaruh politik dan ekonomi mereka, termasuk melalui lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, untuk membentuk kebijakan yang mendukung kepentingan bersama dalam rantai pasokan global. Sementara itu, Kongo dan beberapa negara berkembang lainnya cenderung berada dalam posisi yang lebih terbatas sebagai penyedia bahan mentah, sehingga peran mereka dalam pengambilan keputusan global masih kurang dominan.
Dominasi modal asing dan lemahnya pengawasan pemerintah Kongo memperparah kondisi eksploitasi, di mana pekerja lokal menerima upah rendah dan bekerja dalam kondisi berbahaya, tanpa perlindungan yang memadai. Konflik bersenjata di wilayah tambang juga memperumit situasi, dengan kelompok militan yang terkadang terlibat dalam rantai pasokan kobalt.
Transisi Energi Hijau dan Eksploitasi Lingkungan dalam Perspektif O’BrienBerdasarkan perspektif O’Brien dalam bukunya yang berjudul Global Political Economy 5th Edition (2016), menegaskan bahwa eksploitasi lingkungan memunculkan ketidakseimbangan kekuasaan antara negara-negara pengguna teknologi hijau/global dan masyarakat lokal yang menghadapi bahaya lingkungan dan sosial akibat kegiatan tambang. Krisis kobalt di Kongo bisa menjadi contoh atas kegagalan transisi hijau yang berujung pada ketidakadilan lingkungan dan eksploitasi baru, hal ini jelas bertentangan dengan tujuan iklim dalam Perjanjian Paris. Berdasarkan analisis, Penulis melihat bahwa O’Brien menekankan empat gagasan utama yang sangat relevan dalam menjelaskan ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan lingkungan, dan dinamika ekonomi global di balik transisi energi hijau yang mengandalkan kobalt sebagai bahan utama.
Pertama, terkait ketidakadilan lingkungan (environmental injustice), penulis mengamati bahwa negara-negara maju menikmati teknologi bersih seperti mobil listrik, sementara negara produsen kobalt seperti Kongo justru menanggung beban berat berupa kerusakan lingkungan dan eksploitasi sosial. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk kolonialisme baru, di mana energi hijau hanya bersih di negara pengguna, tetapi kotor dampaknya di negara produsen.
Kedua, mengenai kapitalisme hijau (green capitalism), penulis menilai bahwa meski energi hijau dipromosikan sebagai solusi, transisi ini tidak lepas dari logika kapitalisme yang tetap mempertahankan kepentingan aktor kuat dan pasar global. Rantai pasokannya masih mengikuti pola ekstraktif lama yang memunculkan eksploitasi, bukan transformasi yang benar-benar berkelanjutan.
Ketiga, penulis melihat rantai pasokan kobalt sebagai mekanisme kekuasaan (supply chain as a power mechanism), di mana perusahaan multinasional mengendalikan mayoritas rantai produksi. Kongo hanya menjadi pemasok bahan mentah murah yang posisinya marginal, yang memperkuat dominasi ekonomi global atas negara produsen.
Terakhir, dalam hal penegakan peraturan lingkungan, penulis mengamati regulasi dan standar global yang diterapkan negara-negara maju cenderung bias dan menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Negara produsen seperti Kongo kurang memiliki posisi tawar dalam menentukan aturan global, sehingga energi hijau justru memperdalam ketidakadilan dan kesenjangan.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi kobalt di Kongo merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan lingkungan dalam transisi energi hijau global. Negara-negara maju yang menjadi konsumen utama teknologi bersih memanfaatkan posisi dominan mereka dalam rantai pasokan global, sementara masyarakat lokal di Kongo harus menanggung beban sosial dan ekologis yang serius.
Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengejar keadilan sosial dan lingkungan dalam tata kelola sumber daya, melalui reformasi kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif negara produsen dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Upaya ini penting agar transisi menuju energi bersih tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan teknologi, tetapi juga keadilan global.
