Tingkat prevalensi angka stunting atau tengkes secara nasional memang menunjukkan penurunan, tetapi kondisi itu belum merata di semua wilayah. Di beberapa wilayah, seperti Maluku Utara, tingkat prevalensi tengkes masih di atas rata-rata nasional.
Rasa sedih menghinggapi Umra (32), warga Pulau Obi, Maluku Utara, ketika Niar, putri ketiganya, dinyatakan stunting, sekitar tiga tahun lalu. Kala itu, Niar berusia 3 tahun dengan berat badan 10 kilogram. Umra bercerita, putrinya hanya mau makan nasi putih dicampur teh manis hangat. Kini, Niar siap masuk sekolah dasar dan lepas dari status tengkes.
”Ketika dibilang stunting, saya takut. Waktu itu, Niar kurang nafsu makan, dan kurang pengasuhan,” kata Umra yang tinggal di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (18/4/2026).
Berbekal pengetahuan dari Posyandu, Umra belajar dan segera mengubah pola makan dan pola asuh. Menu makanan Niar diganti nasi bubur plus daun kelor. Halaman depan rumah ditanami kelor. Kini, Niar sudah lahap memakan beragam lauk seperti ikan dan telur. Apalagi, Pulau Obi melimpah dengan kekayaan laut.
Pengalaman menangani Niar saat tengkes membuat Umra lebih berhati-hati mengasuh anak keempat, Juhaera (1 tahun 2 bulan) yang masuk kategori normal. Dari sisi ekonomi, penghasilan keluarga Umra tidak tergolong kelompok miskin ekstrem. Umra dan suaminya, Nazar, beserta empat anaknya tinggal di rumah yang termasuk kategori sehat. Nazar bekerja sebagai petani di kebun cengkeh dan pala. Untuk itulah, mereka seharusnya bisa mencegah anak stunting.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 2024 dalam Angka, tingkat prevalensi stunting di Maluku Utara mencapai 23,2 persen atau di atas rata-rata nasional, yakni 19,8 persen. Halmahera Selatan menjadi kabupaten/kota yang prevalensi stunting-nya di atas 30 persen.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 270 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2024. Salah satunya adalah Desa Soligi, tempat Mama Niar bermukim.
Dihubungi pada Kamis (16/4/2026), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menegaskan bahwa faktor penyebab tengkes bukan saja karena defisiensi nutrisi.
Tengkes juga dipengaruhi oleh faktor suboptimal health, seperti kekurangan air bersih dan sanitasi, pernikahan dini, dan suboptimal parenting. Suboptimal parenting adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan orangtua, faktor ini berperan sangat besar dalam menentukan prevalensi angka stunting.
Menurut Wihaji, faktor utama masih tingginya angka prevalensi tengkes di Maluku Utara adalah kurang optimalnya pengasuhan akibat pengetahuan keluarga yang minim tentang pentingnya parenting dalam perkembangan anak. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya angka pernikahan dini di Maluku Utara, sesuai data Badan Pusat Statistik sebesar 7,27 persen.
”Ini berdampak pada kesiapan pasangan dalam membangun keluarga serta berdampak pada tumbuh kembang janin. Umur 14 minggu kehamilan sudah dapat diketahui tumbuh kembang janin akan stunting setelah lahir,” ujar Wihaji.
Wihaji menegaskan, disparitas yang mencolok antarprovinsi dalam hal angka prevalensi tengkes berbanding lurus dengan angka Total Fertility Rate (TFR) karena sangat memengaruhi suboptimal parenting, suboptimal health dan suboptimal nutrition.
Letak geografis, ketersediaan infrastruktur, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga sangat signifikan memengaruhi disparitas capaian program-program pemerintah. Daerah kepulauan secara spesifik juga punya tantangan tersendiri karena ada kendala geografis.
Wihaji mengatakan, untuk mengatasi stunting, perlu kolaborasi lintas sektor termasuk dengan swasta. ”Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) adalah salah satu upaya pihak swasta dalam perannya pada capaian program pemerintah lewat kontribusi nyata memerangi stunting, baik dalam intervensi faktor sensitif maupun intervensi faktor spesifik penyebab stunting,” ujar Wihaji.
Umur 14 minggu kehamilan sudah dapat diketahui tumbuh kembang janin akan stunting setelah lahir
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Julys Giscard Kroons menambahkan bahwa prevalensi stunting di Maluku Utara yang masih 23,2 persen menunjukkan bahwa penurunan sudah terjadi, tetapi belum cukup akseleratif. Pada 2018 prevalensi stunting di Maluku Utara sempat mencapai 31,4 persen.
”Berdasarkan analisis data dan program, penyebabnya dapat dilihat dari tiga aspek utama: intervensi, sistem, dan kondisi wilayah,” kata Julys.
Dari sisi intervensi spesifik, masih banyak indikator yang belum mencapai target, seperti konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri baru sekitar 51 persen dari target 65 persen, serta cakupan pemantauan pertumbuhan anak balita baru sekitar 75,57 persen dari target 85 persen.
”Ini menunjukkan masalah gizi sudah terjadi sejak remaja hingga ibu hamil, sehingga berdampak pada bayi yang lahir,” ujar Julys.
Dari sisi sistem, Julys menyebut masih terdapat kelemahan, seperti komitmen pimpinan daerah saat itu yang belum kuat, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting yang belum optimal, serta kolaborasi lintas sektor yang belum sinergis. Dukungan anggaran juga belum maksimal.
Faktor geografis juga menjadi tantangan besar. Wilayah kepulauan dengan akses sulit, cuaca, serta keterbatasan tenaga terlatih dan alat ukur standar menyebabkan layanan tidak merata.
Julys menambahkan, upaya penurunan tengkes di Maluku Utara telah dilakukan secara komprehensif melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah daerah telah melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (gizi, bidan, perawat, dan dokter), monitoring, dan evaluasi program secara terintegrasi, serta pendampingan teknis melalui On The Job Training (OJT).
Selain itu, intervensi spesifik juga diperkuat melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK (kekurangan energi kronis) dan anak balita, peningkatan cakupan ASI eksklusif, MPASI, serta tata laksana anak balita gizi buruk. Transformasi posyandu menjadi pusat layanan gizi terpadu juga menjadi strategi penting untuk mendekatkan layanan ke masyarakat.
Dari sisi intervensi sensitif, dilakukan edukasi gizi berbasis masyarakat, promosi konsumsi pangan lokal seperti ikan, serta program ”aksi bergizi” di sekolah untuk membentuk perilaku sehat sejak dini.
Pendekatan kolaboratif dilakukan melalui model pentahelix yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat, media, dan sektor swasta. Peran kader posyandu, BKKBN melalui Tim Pendamping Keluarga, serta dukungan lintas sektor seperti pertanian, pendidikan, dan sosial menjadi bagian penting. ”Namun, tantangan ke depan adalah memastikan kolaborasi ini berjalan lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Julys.
Keterlibatan pihak swasta dalam penanganan tengkes turut memperkuat keberhasilan penanganan tengkes di Desa Soligi. Desa itu merupakan salah satu desa terdekat dari area operasional Harita Nickel.
Harita Nickel menjalankan program Soligi Zero Stunting di Pulau Obi sebagai bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Program ini mengintegrasikan intervensi gizi, edukasi kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu dan tenaga kesehatan setempat.
Kader Posyandu di Desa Soligi, Murni, menyebut sangat terbantu dengan pendampingan Harita Nickel. Program pengentasan tengkes yang dilakukan Harita Nickel, antara lain, dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader Posyandu dan warga mengenai pembuatan makanan tambahan berbahan lokal. ”Bubur daun kelor kami kasih makan sama anak-anak yang mengalami stunting,” ujar Murni.
Selain itu, kader juga melakukan pemantauan secara berkala atas status gizi, berat badan, dan lingkar kepala anak. Program lainnya adalah vaksinasi dasar, pemberian makan tambahan (PMT) kepada anak gizi kurang dan tengkes, penyerahan susu ibu hamil, vaksinasi tetanus toksoid kepada ibu hamil, hingga kunjungan rumah pada anak balita gizi kurang dan tengkes.
Pada 2024 sebanyak 354 anak didampingi, 300 paket PMT dibagikan, dan 13 kader posyandu dibina.
Dengan menggunakan lahan hibah dari warga, Harita Nickel berkolaborasi dengan Pemdes Soligi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan juga membangun gedung Puskesmas Pembantu untuk menjadi episentrum pengentasan tengkes. Harita Nickel juga berkolaborasi mengidentifikasi sumber air tanah dan pembangunan sumur air bersih warga.
Pada baseline program, tercatat 25 anak berada dalam kondisi tengkes atau risiko tengkes di Desa Soligi. Pada akhir 2025 sebanyak 21 anak telah keluar dari kondisi tersebut dan tersisa empat anak.
EVP External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, menyebut, program Soligi Zero Stunting telah dijalankan sejak 2022 dengan pendekatan terintegrasi.
Harita Nickel juga mengedukasi orangtua, menguatkan kader posyandu, dan meningkatkan akses layanan kesehatan dasar. ”Ke depan, keberlanjutan menjadi fokus utama kami. Saat ini, pemerintah desa juga sudah mulai mengambil peran, khususnya dalam mendukung operasionalisasi fasilitas kesehatan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun,” ujar Latif.
Julys menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta seperti program Soligi Zero Stunting di Halmahera Selatan merupakan praktik baik yang menunjukkan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan dampak nyata.
Keberhasilan menurunkan jumlah anak stunting dari 25 menjadi 21 anak yang keluar dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi meliputi intervensi gizi, edukasi, dan pemantauan rutin sangat efektif.
Dalam konteks Maluku Utara, sektor swasta memiliki posisi strategis sebagai bagian dari pentahelix. Peran yang dibutuhkan bukan hanya bantuan jangka pendek, melainkan juga dukungan sistematis dan berkelanjutan, misalnya, memperkuat layanan posyandu, mendukung penyediaan pangan lokal bergizi, serta berkontribusi dalam edukasi perubahan perilaku masyarakat.
Selain itu, swasta juga dapat membantu mengatasi keterbatasan akses di wilayah terpencil, misalnya melalui dukungan logistik, transportasi, atau inovasi program berbasis teknologi.
”Ke depan, keterlibatan swasta harus terintegrasi dengan perencanaan daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sehingga program tidak berjalan parsial. Dengan kolaborasi yang kuat dan terarah, sektor swasta dapat menjadi akselerator penting dalam percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan di Maluku Utara,” ujar Julys.
