tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kasus dugaan pelecehan atau kekerasan seksual verbal yang melibatkan seorang guru besar di Universitas Padjadjaran (Unpad) menyita perhatian publik.
Menanggapi viralnya kasus tersebut, pihak rektorat Unpad akhirnya mengambil langkah tegas dengan membentuk tim investigasi dan menonaktifkan oknum dosen terkait.
Kasus ini bermula dari viralnya tangkapan layar perbincangan via aplikasi pesan singkat yang diduga dilakukan oleh seorang guru besar berinisial IY dari Fakultas Keperawatan (FKep) Unpad terhadap salah satu mahasiswi program pertukaran.
- ANTARA
Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus, termasuk kekerasan seksual.
Untuk memastikan proses penelusuran berjalan objektif dan menyeluruh, Unpad telah membentuk tim investigasi yang melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) serta unsur senat fakultas.
"Apabila dalam proses investigasi terbukti adanya pelanggaran berupa tindakan kekerasan seksual, Universitas Padjadjaran akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Rektor Unpad dalam rilis resminya, Senin (20/4/2026).
Meskipun harus melakukan prosedur pembuktian dengan seksama agar tidak terjadi kekeliruan, Prof. Arief memastikan bahwa Unpad tetap menempatkan posisi keberpihakan kepada korban.
Sebagai langkah awal untuk mempermudah proses investigasi, oknum guru besar terkait telah dinonaktifkan dari tugasnya.
Tindakan dugaan pelecehan ini memicu respons keras dari organisasi mahasiswa. BEM Kema Unpad dan BEM Kema FKep Unpad telah menerbitkan pernyataan sikap bersama. Mereka menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan.
- YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL
Pihak BEM menyatakan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan Satgas PPKS, Dekanat, hingga Rektorat untuk memastikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban yang terdampak.
Kasus yang menodai institusi pendidikan tinggi ternama ini turut mengundang sorotan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai kejadian ini harus menjadi evaluasi total bagi seluruh universitas di Indonesia.
Menurut Dedi, status sebagai "kampus ternama" atau universitas terpandang tidak boleh membuat standar pengawasan menjadi kendor. Justru, integritas dan reputasi kampus harus dijaga dengan proses rekrutmen yang sangat ketat.
