REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan keputusan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan tepat dalam mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian. BBM nonsubsidi memang tidak didesain untuk ditahan karena dapat meningkatkan beban fiskal.
"Kendati agak terlambat, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 18 April 2026," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (19/4/2026).
Baca Juga
Indef: Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Sejalan Harga Minyak Dunia
Pengamat Sebut Kenaikan BBM Nonsubsidi Tepat dan Minim Pengaruh ke Inflasi
Pakar Ungkap Kenaikan BBM Non-Subsidi tak Bakal Pengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat
Fahmy menyampaikan kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi, tetapi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. Alasannya, jumlah konsumen BBM nonsubsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.
"Kenaikan harga BBM nonsubsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Green Pertamax juga amat strategis," ucap Fahmy.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pasalnya, lanjut Fahmy, jumlah konsumen kedua BBM itu relatif lebih besar ketimbang tiga BBM nonsubsidi lainnya. Hal ini dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat jika harganya dinaikkan.
"Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan, akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakkan subsidi BBM," sambung Fahmy.
Ia mengatakan pemerintah juga memberikan jaminan bahwa BBM subsidi, Pertalite dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026. Dia menilai jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying.
Namun, lanjut Fahmy, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat berisiko mengecewakan konsumen jika tolok ukur itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi pemberian harapan palsu (PHP). Pasalnya, ucap Fahmy, eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksi (unpredictable) kapan berakhir.
"Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP," kata Fahmy.
