Penulis: Fityan
TVRINews – Teheran
Ancaman krisis energi mencuat setelah Teheran tolak serahkan kendali perairan internasional.
Pemerintah Iran melalui otoritas legislatifnya menyatakan tidak akan pernah melepaskan kendali atas Selat Hormuz, sebuah langkah yang menandai pergeseran fundamental dalam geopolitik maritim global.
Jalur perairan yang menjadi urat nadi energi dunia tersebut kini diposisikan oleh Teheran sebagai instrumen kedaulatan mutlak sekaligus alat pencegah strategis pasca-konflik.
"Sama sekali tidak," tegas Ebrahim Azizi, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, saat berbicara kepada BBC di Teheran.
"Ini adalah hak kami yang tidak dapat diganggu gugat. Iran akan memutuskan hak lintas batas, termasuk izin bagi kapal-kapal yang melewati Selat tersebut."
Legalisasi Senjata Strategis
Langkah ini tidak lagi sekadar retorika militer. Azizi, yang juga mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengungkapkan bahwa parlemen tengah menyusun undang-undang baru yang didasarkan pada Pasal 110 Konstitusi Iran.
Regulasi ini mencakup aspek lingkungan, keselamatan maritim, hingga keamanan nasional.
Implementasi di lapangan akan sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata.
Bagi Teheran, perang telah memberikan "senjata baru" berupa kendali penuh atas jalur lalu lintas gas dan minyak bumi. Azizi mendeskripsikan selat strategis ini sebagai "salah satu aset kami untuk menghadapi musuh."
Analis dari Universitas Teheran, Mohammad Eslami kepada BBC News, menilai langkah ini sebagai upaya memulihkan daya getar (deterrence) Iran.
"Prioritas pertama Iran setelah perang adalah memulihkan pencegahan, dan Selat Hormuz adalah salah satu pengaruh strategis utama Iran," jelasnya.
Meski terbuka untuk diskusi mengenai manfaat bagi negara lain, Eslami menekankan bahwa kendali penuh adalah harga mati.
Ilustrasi Grafis: TVRINews.com (Sumber Data BBC News)
Reaksi Regional dan Tuduhan "Pirasi"
Visi Teheran ini mendapat penolakan keras dari tetangganya di Teluk. Dr. Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab (UEA), menyebut tindakan Iran sebagai bentuk "pembajakan yang bermusuhan."
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia memperingatkan bahwa penolakan Iran untuk melepaskan kendali atas perairan internasional akan menjadi preseden berbahaya bagi jalur air strategis lainnya di dunia.
Menanggapi kritik tersebut, Azizi membalas dengan tajam. Ia menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk pembajakan yang sebenarnya.
"Merekalah para pembajak yang menjual wilayah kami kepada Amerika," cetus Azizi, merujuk pada kehadiran militer AS yang kerap menjadi sasaran rudal dan drone Iran.
Dinamika Internal dan Tekanan Gedung Putih
Di dalam negeri, isu Selat Hormuz sempat memicu riak komunikasi. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi baru-baru ini dikritik keras oleh media yang berafiliasi dengan IRGC, seperti kantor berita Mehr dan Tasnim, setelah ia mengunggah pernyataan bahwa selat tersebut "sepenuhnya terbuka."
Pernyataan Araghchi sempat disambut baik oleh Presiden AS Donald Trump di media sosial. Namun, klarifikasi segera muncul bahwa akses hanya diberikan kepada kapal yang diizinkan oleh angkatan laut IRGC melalui rute yang ditentukan dan setelah membayar biaya tertentu.
Presiden Trump sendiri telah mengeluarkan peringatan keras, menuduh Iran melakukan "pemerasan" terhadap dunia internasional. Delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance dijadwalkan akan melanjutkan pembicaraan tingkat tinggi di Islamabad, Pakistan, guna membahas krisis ini.
Namun, kehadiran tim Iran yang dipimpin Mohammad Bagher Ghalibaf masih belum dipastikan selama blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap berlaku.
Stabilitas Domestik di Bawah Bayang-Bayang Perang
Di tengah ketegangan internasional, situasi di dalam Iran juga tetap mencekam. Pemadaman akses internet internasional masih berlangsung,
sementara kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International menyuarakan kekhawatiran atas puluhan vonis mati terhadap pengunjuk rasa sejak kerusuhan Januari lalu.
Menanggapi hal tersebut, Azizi bersikap dingin. Ia kembali mengulangi klaim pemerintah tentang keterlibatan agen spionase asing dalam kerusuhan domestik. Terkait pembatasan keamanan yang semakin ketat, ia menegaskan posisi rezim: "Dalam perang, bahkan dalam gencatan senjata, ada aturan yang berlaku."
Editor: Redaktur TVRINews
