Jakarta, CNBC Indonesia - Sekutu Eropa memperingatkan rencana kesepakatan kerangka kerja cepat antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berisiko menimbulkan masalah baru. Kesepakatan tersebut dikhawatirkan tidak mampu menyelesaikan sengketa nuklir yang telah berlangsung lama.
Sejumlah diplomat yang pernah terlibat dalam negosiasi dengan Teheran menilai, dorongan Washington untuk meraih kemenangan diplomatik cepat bagi Presiden Donald Trump justru bisa berujung pada kesepakatan dangkal yang sulit diimplementasikan.
"Kekhawatirannya bukan tidak akan ada kesepakatan," ujar seorang diplomat senior Eropa kepada Reuters, dikutip Senin (20/4/2026). "Yang jadi masalah adalah kesepakatan awal yang buruk justru menciptakan persoalan lanjutan yang tak ada habisnya."
Pemerintah AS menepis kekhawatiran tersebut. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menegaskan Trump hanya akan menyetujui kesepakatan yang menguntungkan negaranya.
"Presiden Trump memiliki rekam jejak dalam mencapai kesepakatan yang baik dan hanya akan menerima deal yang mengutamakan Amerika," ujarnya.
Namun, negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman merasa mulai tersisih dalam proses negosiasi terbaru ini. Padahal, mereka sebelumnya berperan penting dalam lahirnya Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yakni perjanjian pembatasan program nuklir Iran sebagai imbalan pelonggaran sanksi.
Kesepakatan tersebut dicapai pada era Presiden Barack Obama, sebelum akhirnya ditarik sepihak oleh Trump pada 2018 karena dianggap tidak adil bagi AS.
Mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, yang turut mengoordinasikan negosiasi JCPOA, menekankan bahwa proses mencapai kesepakatan nuklir bukan hal sederhana.
"Butuh waktu 12 tahun dan kerja teknis luar biasa. Apakah ada yang benar-benar berpikir ini bisa diselesaikan dalam 21 jam?" ujarnya.
Para diplomat menilai kesepakatan kerangka kerja memang mungkin dicapai dalam waktu singkat, terutama jika hanya mencakup garis besar soal pembatasan nuklir dan pelonggaran sanksi ekonomi.
Namun, persoalan teknis dinilai sangat kompleks, terutama terkait stok uranium Iran yang telah diperkaya hingga 60% dan mencapai sekitar 440 kilogram, di mana jumlah ini mendekati bahan untuk senjata nuklir jika diproses lebih lanjut.
"Amerika mungkin berpikir cukup menyepakati beberapa poin dalam dokumen singkat. Tapi dalam isu nuklir, satu klausul bisa membuka belasan potensi sengketa baru," kata diplomat Eropa lainnya.
Sejumlah opsi tengah dibahas, termasuk pengenceran ulang uranium di dalam negeri Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional, atau skema hibrida dengan sebagian material dikirim ke luar negeri.
Turki dan Prancis disebut sebagai kandidat lokasi penyimpanan, sementara opsi pengiriman ke AS dinilai sulit secara politik bagi Iran. Di sisi lain, Rusia juga bukan pilihan ideal bagi Washington.
Meski demikian, para diplomat menegaskan setiap opsi tetap membutuhkan negosiasi panjang, mulai dari verifikasi material, pengamanan, hingga proses transportasi. Semuanya berpotensi memicu kebuntuan baru jika tidak dirancang secara matang sejak awal.
(tfa/luc) Add as a preferred
source on Google
