Matamata.com - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kepentingan nasional dan aspirasi daerah. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) atau retret tahun 2026 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Achmad Djufrie menyatakan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dari sekadar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, lembaga perwakilan rakyat adalah penjaga harmoni agar kebijakan di daerah selaras dengan visi nasional.
"DPRD bukan sekadar pengemban fungsi teknis, tapi juga penjaga harmoni antara kepentingan nasional dan daerah," ujar Achmad Djufrie, mengutip pesan Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, Minggu (19/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 15-19 April tersebut diikuti oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia. Djufrie menilai, retret ini merupakan momentum penting untuk memperluas perspektif kepemimpinan serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa pimpinan DPRD harus memiliki karakter kepemimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan berani berpikir melampaui batas sektoral. Hal ini dianggap sangat relevan bagi Kaltara yang berstatus sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
"Tantangan pembangunan di Kaltara sangat besar karena kita berada di garda terdepan atau perbatasan. Kita butuh kolaborasi kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," lanjutnya.
Lebih lanjut, politisi tersebut berharap pembekalan dari Lemhannas ini mampu melahirkan pimpinan DPRD yang profesional dalam mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Retret ini sangat positif. Kami bisa saling bertukar gagasan dan strategi dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah masing-masing demi kemajuan nasional," pungkasnya. (Antara)
