REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) merespons rencana pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, muktamar ke-35 harus menjadi momentum mengembalikan NU kepada Qonun Asasi (aturan dasar).
“NU itu dikembalikan ke Qonun Asasi, ikuti aturan yang ada (AD/ART). NU itu harokah, NU itu gerakan, para muassis mengajarkan ukhuwah, persatuan, solid, dan memberi contoh yang baik," katanya dalam keterangan yang diterima di Jombang, Ahad (19/4/2026).
Baca Juga
Wakil Rais Syuriyah: Gus Ipul Dipilih Jadi Ketua Panitia Muktamar NU Usai Rapat dengan Tanfidziyah
Beredar Informasi Gus Ipul Jadi Ketua Panitia Muktamar NU, Ini Respons Gus Yahya
MUI Kritik Penangkapan Ikan Sapu-Sapu Pemprov Jakarta, Penguburannya Dinilai Menyalahi 2 Prinsip
Terkait Muktamar NU 2026 yang direncanakan digelar pada awal Agustus, Gus Kikin menegaskan siap untuk menjalankan amanat sebagai ketua umum PBNU jika ia diberi amanat. Namun, ia enggan disebut meminta untuk dipilih, sebab memang tidak meminta. Hanya jika diberikan amanat, ia akan menjalankannya.
"Kalau saya didorong ya jalan, kan saya maju itu sebagai kewajiban, ya sudah. Kalau tidak ada yang dorong ya nggak apa-apa, karena yang penting itu saya tidak meminta. Yang penting juga, jangan mendorong dengan menghalalkan segala cara, itu nggak mau saya," kata dia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia mengatakan, NU adalah organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi ukhuwah atau persatuan. Sehingga, ia berharap NU memberikan contoh yang baik untuk warga.
Gus Kikin juga menyatakan kembali ke Qonun Asasi itu ideal, karena NU akan kuat kalau ada ukhuwah, solid, dan memberi contoh baik. Menurut dia, dengan fondasi seperti itu ada di tubuh NU, maka NU akan seperti dulu mampu menggerakkan masyarakat, karena tidak ada kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa dan negara.
Ia menambahkan, para pemimpin NU pada generasi muassis/pendiri/perintis itu juga mendirikan NU sebagai respons atas kondisi global karena Raja Arab Saudi saat itu memaksakan mazhab Wahabi kepada jamaah haji dan juga berencana merusak situs bersejarah seperti makam Rasulullah. Merespons hal tersebut, ulama di Indonesia membentuk Komite Hijaz untuk mengirim delegasi ke sana.
Ia mengungkapkan saat pertemuan Komite Hijaz di Kertopaten, Surabaya dibahas perlunya organisasi resmi untuk mengirim delegasi ke Raja Arab Saudi sehingga disepakati nama Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
"Anggota jam’iyah itu juga ada dari Mesir dan India yang bermukim di Surabaya. Jadi, NU itu sudah lama bersifat global dari sikap/tujuan dan anggota. NU juga bukan hanya pemikiran, tapi gerakan, karena itu ada Qonun Asasi,” kata ketua PWNU Jatim tersebut.
Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan sambutan pada acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakata, Rabu (5/2/2025).
