DI NEGERI yang gemar merayakan kebijakan besar, kita sering lupa bahwa ukuran pertama program publik bukanlah luasnya janji, melainkan tajamnya sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan pesona politik: negara hadir di meja makan anak-anak, gizi dijaga, masa depan hendak diselamatkan.
Namun, justru karena terdengar mulia, MBG rawan terjebak dalam jebakan klasik kebijakan sosial: tampak adil di permukaan, tetapi dangkal dalam jangkauan.
Ketika anggaran terbatas dan kerentanan sosial tersebar timpang, pertanyaan dasarnya bukan lagi apakah program ini besar, melainkan apakah ia tiba lebih dahulu kepada mereka yang membutuhkan.
Apresiasi pimpinan MPR terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi MBG agar lebih tepat sasaran semestinya tidak dibaca sekadar sebagai dukungan politik. Ia adalah koreksi atas cara berpikir yang lama mengagungkan cakupan tanpa ketepatan.
Negara mulai menyadari bahwa program sosial berskala besar tidak bisa dipertahankan hanya dengan universalitas retoris.
Dalam ruang anggaran yang sempit, keadilan menuntut keberanian membedakan prioritas. Anak rawan gizi, rumah tangga rapuh, dan wilayah jauh dari pangan layak tidak semestinya berdiri dalam antrean yang sama dengan mereka yang relatif aman.
Universalitas yang Mudah Tergelincir Jadi KedangkalanSelama ini, MBG sering dibicarakan seolah-olah ia program universal dalam arti harfiah: semua memperoleh, semua disentuh, semua dilayani.
Baca juga: MBG Akhirnya Diperbaiki: Dari Ambisi Besar ke Kebijakan Tepat Sasaran
Padahal desain formalnya tidak sesederhana itu. Dalam dokumen teknisnya, MBG ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu: peserta didik, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Artinya, sejak awal MBG bukan program universal untuk seluruh penduduk tanpa pembeda. Ia luas, tetapi tetap berbasis kategori.
Masalah muncul ketika keluasan itu diterjemahkan menjadi pemerataan datar, seolah semua kebutuhan identik, semua risiko setara, dan semua penerima patut diperlakukan dengan intensitas yang sama.
Dalam praktik politik, program yang luas kerap diperlakukan seolah-olah tidak boleh memiliki prioritas. Di situlah kebijakan kehilangan ketajamannya.
Ketika semua kelompok sasaran diasumsikan harus menerima dengan intensitas yang sama sejak awal, negara menghadapi dua risiko: beban fiskal melebar dan tujuan substantif mengabur.
Program yang semestinya memerangi kerentanan gizi pun rawan berubah menjadi simbol pemerataan. Padahal gizi buruk, stunting, kemiskinan pangan, dan kerentanan rumah tangga tidak tersebar datar.
Semua itu menumpuk pada wilayah, kelas sosial, dan fase kehidupan tertentu. Pemerataan yang menutup mata terhadap ketimpangan struktur tampak mulia sebagai slogan, tetapi hampa sebagai kebijakan.
