Presiden ke-7 Jokowi merespons soal penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu UGM, Rismon Sianipar, oleh Polda Metro Jaya.
Eks Wali Kota Solo itu menegaskan, pemberian SP3 merupakan kewenangan Polda Metro Jaya, khususnya penyidik.
“Itu kewenangan Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Senin (20/4).
Jokowi mengatakan, jika SP3 telah diberikan, maka perkara tersebut dianggap selesai.
“Kalau sudah diberikan artinya semua sudah clear, selesai,” kata dia.
Namun saat ditanya peluang restorative justice terhadap dua tersangka lainnya yakni Roy Suryo dan dokter Tifa, Jokowi tidak menjawab.
Ia hanya tersenyum dan meninggalkan awak media.
Polda Metro Hentikan Beri SP3 Buat Eggi, Damai Hari dan RismonSebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan kasus tudingan ijazah yang menjerat tersangka Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis dan Rismon Sianipar.
Penghentian penyidikan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah menempuh mekanisme restorative justice dengan pelapor, yakni Jokowi. Mereka mendapatkan SP3 pada waktu yang berbeda.
"Saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS. Sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DHL dihentikan dengan mekanisme restorative justice pada tanggal 15 Januari 2026," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/4).
"Dan terhadap saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restorative pada tanggal 14 April tahun 2026," sambungnya.
Iman menjelaskan, ketiga tersangka sempat menemui Jokowi di kediamannya. Eggi dan Damai bertemu pada 8 Januari 2026, sementara Rismon pada 12 Maret 2026.
"Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan perdamaian dengan pertimbangan understanding dan saling pengertian para pihak," ucap Iman.
