JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih lemah untuk mengatasi maraknya aksi premanisme dan tawuran di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita (Pramono) lembek. Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali. Apalagi, yang lebih terorganisir seperti premanisme,” ujar Justin dalam keterangan resminya, Senin (20/4/2026).
Menurut dia, jika persoalan tawuran yang bersifat insidental saja tidak tertangani dengan baik, ini membuat penanganan premanisme yang lebih kompleks akan semakin sulit dilakukan.
Baca juga: Pedagang Sebut Ada yang Pakai Ikan Sapu-sapu untuk Bahan Siomay
Justin juga mempertanyakan keberanian Pramono dalam mengambil langkah tegas untuk menekan kekerasan di Ibu Kota.
Ia mengaku pernah mengusulkan pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat tawuran, tetapi usulan tersebut dinilai tidak mendapat respons serius.
“Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos, satu kartu keluarga (KK) kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi, itu saja Mas Gubernur terlihat enggan. Maka, masalah seperti ini tidak akan hilang tanpa adanya sikap yang tegas,” sambungnya.
Ia menegaskan, pendekatan persuasif saja tidak cukup untuk mengatasi kenakalan remaja maupun aksi kekerasan di jalanan. Ia menilai penindakan tegas jadi salah satu cara agar ada efek jera.
“Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” terusnya.
Selain itu, Justin turut mengkritik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai lambat dalam merespons kejadian di lapangan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya praktik tidak sehat antara oknum petugas dengan pelaku premanisme.
“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,” katanya
Justin mengingatkan, Pemprov DKI memiliki sumber daya manusia yang besar, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Selain itu, anggaran hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 2026 juga mencapai Rp 315 miliar.
Baca juga: Sempat Langka, 150 Karton Minyakita Kini Tersedia di Pasar Kebon Kembang Bogor
Dengan dukungan tersebut, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak bertindak tegas terhadap premanisme.
“Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu,” lanjutnya.
Untuk diketahui, tawuran antarkelompok pemuda di Petamburan, Tanah Abang terjadi sejak Rabu (15/4/2026) hingga Jumat (17/4/2026) malam.
Warga setempat, Ilham (32), menyebut bentrokan pada Jumat malam merupakan yang ketiga dan paling parah karena disertai pembakaran.
