jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengelolaan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah arus urbanisasi yang terus meningkat.
Langkah itu dinilai krusial untuk memastikan pertumbuhan kota tetap produktif, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
BACA JUGA: Mendagri Tito Puji Program Bedah Rumah di Wilayah Papua, Luar Biasa
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4).
Eks Kapolri itu menegaskan kota saat ini menjadi pusat ekonomi nasional sekaligus titik paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial.
BACA JUGA: Mendagri Tito dan Jajaran BNPP Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
“Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa masuk ke kejahatan,” tegas Mendagri.
Dia menjelaskan fenomena urbanisasi yang tidak terkendali akan memicu berbagai masalah seperti kawasan kumuh (slum area), meningkatnya kriminalitas, hingga tekanan biaya hidup yang tinggi di kota.
BACA JUGA: Mendagri Tito Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan Masyarakat
Secara tidak langsung, Mendagri menggambarkan bahwa peran kota di Indonesia sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan tempat tinggal mayoritas penduduk.
Dia bahkan menyinggung pengalaman negara maju seperti Jepang yang mengalami dampak serius akibat urbanisasi ekstrem.
Menurutnya, jika pembangunan kota tidak dirancang dengan baik, maka efek jangka panjangnya bisa sangat berat, mulai dari mahalnya biaya hidup hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat.
Dia juga menyoroti pentingnya tata ruang kota yang disiplin. “Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya,” ujarnya.
Mendagri juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak konsisten, terutama perubahan ruang hijau menjadi kawasan komersial, akan berdampak langsung pada bencana seperti banjir.
Selain itu, dia menilai kota di Indonesia masih belum ramah terhadap pejalan kaki dan minim ruang terbuka hijau, padahal hal tersebut terbukti meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks ini, Mendagri mencontohkan praktik di negara lain seperti Singapura yang berhasil menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan fasilitas publik yang baik.
Menutup pesannya, Mendagri kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak menjadi sumber masalah baru.
Secara tidak langsung, ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, kota bisa berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis.
Sebagai informasi, APEKSI merupakan wadah 98 pemerintah kota di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perkotaan.
Kegiatan Raker Komwil I ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI yang direncanakan digelar di Medan pada pertengahan 2026.
Selain itu, pemilihan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah menjadi titik penting konsolidasi kebijakan perkotaan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tito Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
