Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa ketergantungan tinggi industri farmasi terhadap impor bahan baku dan kemasan berbasis petrokimia di tengah gejolak geopolitik global dapat memicu kenaikan harga obat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut lebih dari 50% komponen kemasan obat berasal dari turunan petrokimia, sedangkan sekitar 30% bahan obat kimia juga berkaitan dengan turunan yang sama parasetamol dan ibuprofen.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh sekitar 90% bahan baku, produk antara, hingga biosimilar yang masih didatangkan dari luar negeri. Akibatnya, harga obat domestik rentan terhadap kenaikan.
“Selama ini kita masih aman sampai sekitar 6 bulan ke depan, tapi kalau perang berlanjut tentu akan berpengaruh,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa BPOM menyiapkan dua strategi utama untuk menahan tekanan harga. Pertama, relaksasi aturan kemasan agar industri dapat mengganti bahan tanpa melalui proses uji yang panjang, selama aspek keamanan dan stabilitas tetap terjamin.
Langkah ini dinilai dapat membuka ruang substitusi kemasan, seperti mengganti plastik dengan botol atau material lain yang lebih efisien. Menurut Taruna, komponen kemasan berkontribusi sekitar 30% terhadap harga obat, sehingga fleksibilitas ini dinilai krusial untuk menekan biaya.
Baca Juga
- BPOM Temukan 24 Obat Herbal Mengandung Bahan Kimia Obat, Ini Daftar Lengkapnya
- Salah Kaprah Berobat ke Luar Negeri Lebih Murah, Bos Bundamedik (BMHS) Beberkan Faktanya
- BPOM Temukan Ratusan Ribu Penjualan Obat dan Makanan Ilegal di Marketplace Sepanjang 2025
Dia menyebut strategi berikutnya menyasar diversifikasi sumber impor bahan baku. BPOM memanfaatkan pengakuan sebagai otoritas regulator yang masuk kategori WHO Listed Authority untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam mencari alternatif pemasok.
Selama ini, impor bahan baku farmasi didominasi dari China, India, serta negara Eropa seperti Belanda dan Swiss, serta sebagian dari Amerika Serikat (AS). Ke depan, pemerintah mulai menjajaki sumber baru, termasuk dari kawasan Pasifik dan Rusia.
Taruna menilai penguatan posisi regulator Indonesia di tingkat global menjadi modal untuk membuka akses pasokan dari negara lain sebagai substitusi impor.
“Dengan posisi ini, kita punya bargaining untuk mencari sumber lain, sehingga ketergantungan tidak hanya pada negara tertentu,” ujarnya.
Dengan demikian, BPOM menargetkan kombinasi kedua strategi tersebut dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan obat setidaknya hingga akhir tahun. Namun, risiko tetap terbuka apabila konflik di Timur Tengah terus tereskalasi.
Menurut Taruna, aspek ketersediaan menjadi prioritas utama di atas harga. Pasalnya, obat tidak memiliki substitusi langsung seperti halnya bahan pangan.
“Kalau obat tidak tersedia, walaupun harganya murah tetap tidak bisa dimanfaatkan. Itu yang kita jaga,” pungkasnya.
