HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Gejolak geopolitik memengaruhi struktur ekonomi. Sulsel khususnya, dan KTI umumnya, bisa mendapatkan celah positif dari perang di Timur Tengah.
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Sutardjo Tui menilai gejolak global justru bisa menjadi peluang bagi kawasan timur Indonesia (KTI) yang berbasis komoditas.
Kenaikan harga barang, pelemahan rupiah, hingga naiknya harga komoditas global akan meningkatkan nilai produksi daerah. Sulsel memiliki daerah dengan penghasil komoditas beragam. Mulai pertanian, perikanan, tambang, hingga perkebunan.
“Kalau untuk kawasan timur Indonesia ini berkah dari pertumbuhan ekonomi. Karena harga komoditas naik, nikel naik, emas naik, cokelat naik, ikan naik. Itu mendorong nilai PDRB,” kata Sutardjo.
Daerah di KTI lebih diuntungkan dibanding wilayah industri di Indonesia bagian barat yang banyak bergantung pada bahan baku impor.
Untuk Sulsel, geliat ekonomi terlihat dari indikator kasat mata, seperti kepadatan lalu lintas, meningkatnya aktivitas usaha kuliner, hingga tingginya konsumsi masyarakat.
“Macet kendaraan di jalan, rumah kopi banyak, restoran penuh, orang naik haji dan umrah banyak. Itu indikator ekonomi bergerak,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar kelebihan pendapatan dari sektor komoditas tidak dihabiskan untuk konsumsi berlebihan, melainkan diarahkan ke investasi produktif seperti emas, properti, atau usaha.
Untuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Sutardjo mengusulkan perlunya kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) dikembangkan masif. Saat ini, kendaraan listrik belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia membuat penjualannya masih tertinggal dibanding kendaraan fosil.
“Faktor belum terbiasanya masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik itu. Karena masyarakat harus mengganti kendaraannya kan begitu,” ucapnya.
Kesiapan infrastruktur kendaraan listrik seperti stasius pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) belum masif.
“Apakah sudah siap SPKLU-nya? Apakah sudah ada di umum dijual itu? Misalnya, ketika masyarakat di Makassar ingin ke Palopo, adakah di tengah-tengah jalan itu? Kan, belum juga,” jelasnya.
Sementara, di jalan utama itu, SPBU jarak 5 kilometer sudah ada. Sedangkan SPKLU itu cuman ada di kantor PLN rata-rata.
“Artinya, kalau memang mau masifkan penggunaan kendaraan listrik, sediakan dulu fasilitasnya dan sparepart kendaraannya juga harus disiapkan,” tuturnya.
Sutardjo menyarankan pembelian kendaraan listrik berikan bebas pajak atau buat lebih murah sehingga masyarakat akan tertarik dan pelan-pelan akan berpindah ke kendaraan listrik.
“Sedangkan di luar negeri saja masih menang yang kendaraan fosil daripada listrik. Di Eropa, itu, kan, tidak semuanya pakai kendaraan listrik, apalagi sekarang di Eropa krisis BBM, tapi mereka masih tetap banyak menggunakan kendaraan fosil,” bebernya.
Sehingga, jika Sulsel ingin mandiri dan terus tumbuh demi mengurangi ketergantungan pada impor BBM, ekosistem EV perlu dilengkapi dahulu fasilitasnya, lalu mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
“Sama juga dulu dengan konsepnya Pak Jusuf Kalla, dari minyak tanah ke gas. Kan, begitu, tapi sudah lengkap gas tabungnya, sudah ada subsidinya, baru jalan,” contohnya. (ams/zuk)
