HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Sulsel meski angka tumbuhnya lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi di KTI, tetap melampaui angka rata-rata nasional.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman menilai hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah daerah berada di jalur yang tepat. Ia menyebut pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Meski terjadi konflik geopolitik global, kita mampu menjaga pertumbuhan tetap stabil. Yang perlu dijaga adalah kondisi sosial politik agar aktivitas ekonomi tetap bergerak dinamis,” ujarnya.
Dalam menghadapi ancaman krisis energi global, sangat penting mengendalikan inflasi secara ketat dan terukur. Selain itu, perluasan akses keuangan untuk mendorong sektor informal serta percepatan proyek-proyek pemerintah dinilai efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dua provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan timur Indonesia (KTI) adalah Maluku Utara (Malut) 34,17 persen dan Sulawesi Tengah (Sulteng) 8,47 persen. Situasi ini bisa menempatkan timur sebagai pendobrak pertumbuhan.
Sementara pertumbuhan nasional di angka 5,11 persen, Khusus Sulsel, angkanya tumbuh 5,43 persen alias berada di atas rata-rata nasional. Angka ini naik dibandingkan 2024, yakni Sulsel tumbuh 5,02 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Asrul Sani, menegaskan bahwa investasi memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator utama pertumbuhan adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang bersumber dari investasi.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi meningkat, tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi atau belanja daerah. Investasi harus didorong,” tegasnya.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini masih banyak ditopang sektor pertambangan, meskipun sektor jasa—terutama di Kota Makassar—juga memberikan kontribusi signifikan melalui perdagangan dan konstruksi.
Sulsel punya potensi besar sektor perikanan, kelautan, dan perkebunan yang berorientasi ekspor, seperti komoditas rumput laut, tuna, udang, kakao, dan kopi. Dengan dukungan investasi, sektor-sektor ini dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan baru.
Sayang, kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi. Hal ini dapat berdampak pada iklim investasi. Kenaikan harga energi dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sulsel mulai mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti energi panas bumi dan angin. Beberapa wilayah seperti Jeneponto, Sidrap, dan Selayar dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi tersebut.
“Ini bagian dari upaya kita mengantisipasi krisis energi global sekaligus menjaga keberlanjutan investasi,” pungkas Asrul.
Pada Triwulan IV tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp19,54 triliun. Angka ini jauh melampaui realisasi tahun sebelumnya yang hanya Rp14,035 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 39,25 persen.
Pencapaian ini juga berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar Rp16,610 triliun, dengan capaian 118 persen. Hal ini menegaskan posisi Sulsel sebagai salah satu destinasi investasi paling menarik di Indonesia.
“Secara nasional itu kita memberikan signifikansi sekitar 1,1 persen dari total investasi secara nasional. Kalau realisasi di Sulawesi Selatan itu kita, kalau membandingkan dari realisasi investasi di tahun 2024 sebesar 14 persen, kita bertambah di 118 persen dari total realisasi investasi di tahun 2019,” terang Asrul.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi. Nilainya Rp11 triliun dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini menandakan bahwa sektor investasi di Sulsel masih belum progresif. Meski meningkat, investasi asing masih minim sumbangsih.
Peningkatan investasi jadi sukar untuk dibanggakan karena menunjukkan citra kurang daya tarik asing. Padahal, sumbangsihnya bisa pada permodalan teknologi dan keterampilan tenaga kerja.
“Ini juga menjadi catatan karena sebenarnya kita mau dorong porsi penanaman modal asingnya itu bisa lebih banyak karena terkait dengan teknologi, kemudian investasi yang sampai dengan produk akhir itu kita butuh supaya di samping modalnya besar, juga kita butuh teknologi,” sebut Asrul.
Aktivitas pertambangan masih mendominasi dengan Luwu Timur dan Luwu, masing-masing sebagai daerah penyumbang investasi terbesar kedua dan ketiga di bawah Kota Makassar.
Meski demikian, sektor primer masih di bawah sektor tersier, seperti perumahan, perdagangan, dan transportasi. Oleh karena itu, Kota Makassar masih tertinggi realisasi investasi dengan konsentrasi di penyediaan jasa.
Untuk meningkatkan realisasi sektor primer, pemerintah mendorong hilirisasi. Material mentah harus diubah menjadi produk bernilai tinggi. Realisasi Rp6,2 triliun di sektor pertambangan sejatinya dapat terbang lebih tinggi jika bijih nikel dapat diolah menjadi feronikel.
Subsektor perumahan, perkantoran, dan perdagangan masing-masing menyumbang Rp2,4 triliun. Sektor transportasi dan sektor industri makanan Rp1,7 triliun.
Sektor primer lainnya seperti perikanan perlu didorong untuk pengolahan menjadi produk sekunder. Misalnya rumput laut jadi karagenan. Selama ini masih dominan raw material, negara penerima melakukan hilirisasi dan meningkatkan harga. Misalnya, nikel menjadi stainless steel.
Kepala BPS Sulsel Aryanto memberi catatan, sektor ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 tercatat sebesar 4,45 persen, meningkat dibandingkan Agustus 2025.
Peningkatan pengangguran terutama terjadi di wilayah perkotaan, perempuan, serta lulusan pendidikan menengah. Selain itu, struktur tenaga kerja di Sulsel masih didominasi sektor informal dengan porsi mencapai 58,82 persen.
Hal ini menunjukkan transformasi tenaga kerja ke sektor formal masih perlu didorong. “Ke depan, tantangan utama adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja yang lebih produktif dan formal,” jelas Aryanto.
Sementara, pada Maret 2026 terjadi inflasi year on year (yoy) di Sulsel sebesar 4,5 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 111,59. Inflasi tertinggi terjadi di Sidrap 5,73 persen dengan IHK sebesar 109,76.
“Dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 2,81 persen dengan IHK sebesar 109,7,” ungkapnya (uca-ams/zuk)
MODAL PAS
TEPIS KRISIS
KTI Episentrum
-Angka pertumbuhan nasional didominasi KTI
-Malut tertinggi, di atas 30 persen
-Disusul provinsi-provinsi di Sulawesi
-Sulteng tertinggi kedua nasional
-Sulsel tumbuh di atas rata-rata nasional
Nasional
2025: 5,11 Persen
2024: 5,03 Persen
2023: 5,05 Persen
2022: 5,31 Persen
2021: 3,70 Persen
2020: -2,07 Persen
2019: 5,02 Persen
Sulsel
2025: 5,43 Persen
2024: 5,02 Persen
2023: 4,51 Persen
2022: 5,09 Persen
2021: 4,65 Persen
2020: -0,70 Persen
2019: 6,92 Persen
Per Pulau*
6,23 : Sulawesi
5,30 : Jawa
4,87 : Bali dan Nusa Tenggara
4,81 : Sumatra
4,79 : Kalimantan
1,44 : Maluku-Papua
*2025 dalam Persen
PR Susel
-Angka pengangguran masih tinggi
-Pekerja informal masih dominan (59 persen)
-Menjaga stabilitas daya beli
-Angka tumbuh beriringan dengan inflasi
-Tumbuh 5,43 dan inflasi 4,5
Pengangguran
-Banyak di wilayah kota
-Mayoritas perempuan
-Lulusan SMP-SMA
-Lapangan kerja formal masih kurang
Penopang Sulsel
-Tambang (nikel dan emas)
-Pertanian (pangan)
-Komoditas (kakao, cengkih, kopi, dll)
-Perikanan
