Jakarta: Pemerintah diminta segera membentuk tim investigasi terkait insiden baku tembak di Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa yang terjadi saat operasi Satgas Habema terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut diduga telah mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia dan memicu gelombang pengungsian besar-besaran.
“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” kata anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 20 April 2026.
Baca Juga :
Komnas HAM: 12 Warga Sipil Tewas di Puncak Papua
Hasanuddin menilai investigasi harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, daerah, serta aparat penegak hukum. Hal ini diperlukan mengingat kesimpangsiuran laporan yang beredar di publik.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pemberian kompensasi dan pendampingan bagi keluarga korban terdampak.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” ucap dia.
Hasanuddin memastikan Komisi I DPR akan menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap operasional Satgas Habema di lapangan. Parlemen berencana meminta keterangan resmi dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menjamin akuntabilitas penanganan konflik di tanah Papua.
“Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” jelasnya.
Ia berharap penanganan kasus ini dilakukan secara profesional agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. “Sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan di Papua serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ucap Hasanuddin.
Gedung DPR-MPR. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Insiden berdarah itu dilaporkan terjadi pada Selasa, 14 April 2024, di wilayah perbatasan yang meliputi Kampung Kembru dan Nilome.
Selain korban jiwa, tercatat sejumlah anak-anak mengalami luka tembak dan kini menjalani perawatan intensif. Akibat teror OPM dan situasi keamanan yang tidak menentu, Pemerintah Kabupaten Puncak kini telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.
