REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan Pemprov Jabar berkomitmen untuk transparansi dalam pengalokasian anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Respons Dedi disampaikan terkait alokasi Rp22 miliar untuk pengadaan jasa tenaga kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar pada tahun anggaran 2026.
Menurut gubernur yang akrab disapa KDM itu, anggaran tersebut telah dirinci untuk berbagai kebutuhan petugas kebersihan. Mulai dari gaji hingga jaminan sosial.
Baca Juga
Polda Maluku Ungkap Pembunuhan Nus Kei Bermotifkan Balas Dendam
Kantor Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Kebakaran, Dua Orang Terluka
12 Warga Sipil Dilaporkan Terbunuh dalam Kontak Tembak di Papua, OPM Salahkan TNI
“Berdasarkan keterangan dari kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk gaji bulanan, pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan hari tua, serta pembayaran THR,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
KDM menambahkan, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga keterbukaan dalam pengelolaan APBD. “Kami ingin menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran,” kata KDM.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, program pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tercatat dalam laman Sirup Inaproc dengan Kode RUP 64264570. Kegiatan itu mencakup penyediaan 273 tenaga kebersihan yang akan bekerja di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
