Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai upaya memperkuat layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.
Peluncuran program dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, di Aula SMP Negeri 16 Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Dalam sambutannya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Ia juga menyoroti pentingnya perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.
“Setiap anak memiliki potensi yang harus didukung. Tidak boleh ada stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, karena mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sama,”ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis, Senin, 20 April 2026.
Program ini hadir sebagai respons atas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti stigma sosial, keterbatasan akses pendidikan, serta belum meratanya jumlah guru dengan kompetensi khusus di bidang tersebut.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari pelatihan sebelumnya dan ditujukan bagi guru yang telah mengikuti pelatihan dasar.
“Peserta yang lulus akan memperoleh sertifikasi sebagai Guru Pendidikan Khusus (GPK) dan nantinya bertugas di Unit Layanan Disabilitas untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus,”ungkap Nunuk.
Ia menambahkan, Kemendikdasmen juga telah menetapkan rasio pendampingan guna memastikan kualitas layanan. Dalam satuan pendidikan dengan lebih dari 40 siswa berkebutuhan khusus, pendampingan dilakukan dengan perbandingan satu guru untuk 15 siswa.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 1.500 guru mengikuti pelatihan tingkat mahir. Hingga saat ini, sekitar 60 persen kuota telah terpenuhi, dan pendaftaran masih dibuka untuk gelombang berikutnya.
Selain pelatihan teori, peserta juga diwajibkan mengikuti praktik lapangan melalui program magang selama 10 hari sebagai bagian dari peningkatan kompetensi.
Melalui program ini, Kemendikdasmen berharap setiap sekolah mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang adaptif dan inklusif, sehingga seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.
Editor: Redaksi TVRINews
