Tapanuli Utara: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pembangunan 103 unit hunian tetap (huntap) di Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, masuk tahap akhir. Sebanyak 70 unit hunian pada tahap awal ditargetkan rampung 100 persen dan siap ditempati oleh para pengungsi korban banjir bandang dan longsor pada Mei 2026 mendatang.
"Sudah ada calon penghuninya. Ini yang tahap awal ada 70 (unit), insyaallah di bulan Mei 2026 sudah jadi 100 persen dan bisa segera bisa ditempati. Saat ini, 33 unit rumah berikutnya juga sudah mulai dibangun sebagai kelanjutan tahap kedua," ujar Kepala BNPB Suharyanto melalui keterangan video, Senin, 20 April 2026.
Baca Juga :
Indonesia Bidik Swasembada 8 Pangan Strategis pada Juni 2026Pembangunan huntap ini merupakan hasil kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Setiap unit hunian dirancang memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, serta dapur yang terintegrasi dengan area cuci. Keunggulan utama hunian ini adalah lokasinya yang aman dari risiko banjir dan longsor, serta konstruksi yang didesain tahan gempa dengan material bata merah dan fondasi batu kali yang diperkuat tulangan besi.
Suharyanto menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam masa transisi menuju pemulihan pascabencana yang melanda kawasan Sumatra pada November tahun lalu. Kehadiran huntap tersebut memastikan warga terdampak segera mendapatkan kediaman permanen yang layak.
"Ini adalah wujud bahwa penanganan bencana Sumatra tentu terus bergerak maju ke depan. Seluruh daerah, khususnya Tapanuli Utara, sekarang masuk tahap proses transisi menuju pemulihan, jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani," imbuh Suharyanto.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pembangunan 103 unit hunian tetap (huntap) di Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, masuk tahap akhir. Foto: Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Saat ini, warga terdampak masih menetap sementara di rumah kerabat dan mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga setiap bulannya. BNPB menargetkan seluruh proses relokasi tuntas pada Juni mendatang agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal tanpa bergantung lagi pada dana bantuan hunian sementara.
"Kita harapkan pada bulan Juni mendatang seluruh warga sudah bisa pindah ke hunian tetap ini, sehingga pemberian DTH tidak perlu diperpanjang lagi," ujar dia.
