REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Indonesia sedang menggeser fokus pembangunan ke arah pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.
Transformasi ini didorong oleh tiga pilar utama: investasi, industrialisasi, dan produktivitas. Purbaya menegaskan bahwa dorongan pada industri hilir, penguatan sektor manufaktur, serta peningkatan sumber daya manusia dan efisiensi menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan tersebut.
Menurut Purbaya, kinerja ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan negara-negara G20 lainnya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga. APBN telah berperan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, sementara disiplin fiskal tetap dijaga di bawah batas defisit 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah berencana mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk memanfaatkan peran Danantara dalam memobilisasi investasi di luar APBN. Menkeu juga optimis bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan 5,4-6 persen pada 2026, didukung oleh fondasi ekonomi nasional yang kuat.
Ketahanan Ekonomi di Tengah Ketegangan Global
Menkeu menyampaikan bahwa meski ada tantangan global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,11 persen pada 2025. Surplus neraca perdagangan sebesar 1,27 miliar dolar AS pada Februari 2026 menandakan tren positif ini telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kinerja positif ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, inflasi terkendali, defisit fiskal terjaga, rasio utang yang rendah, dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan. Namun, pemerintah tetap waspada terhadap dinamika global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi harga energi.
Pemerintah telah memprioritaskan pembentukan bantalan fiskal untuk meredam guncangan harga dan memastikan stabilitas bahan bakar bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan mempercepat transformasi struktural jangka panjang.
