Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan penguatan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi energi, baik BBM maupun elpiji, menyusul terjadinya antrean di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas distribusi energi.
Ia mengungkapkan, "Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU."
Berdasarkan pantauan lapangan, antrean pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU, termasuk di Palangka Raya.
Ia mengingatkan, "Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua."
Penguatan Pengawasan dan Pengaturan DistribusiPemerintah menilai perlu adanya pengaturan pola distribusi, termasuk pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi untuk mencegah antrean panjang.
Ia menegaskan, "Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan."
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terkait antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM.
Pertemuan tersebut bertujuan membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi, serta mengantisipasi potensi masalah ke depan.
Ketersediaan Pasokan dan Penegakan HukumBerdasarkan data, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar dengan dukungan depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Ia menekankan distribusi harus diperhatikan dari sisi jumlah dan pemerataan.
Ia menyampaikan, "Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan."
Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden memastikan pasokan BBM dan elpiji tetap aman melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan pemangku kepentingan.
Pengawasan distribusi subsidi BBM dan elpiji 3 kg akan diperketat untuk memastikan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan akan dilakukan secara tegas.
Ia menegaskan, “Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan.”
