DPR dan Pemerintah setuju Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibawa ke Rapat Paripurna DPR, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan delapan fraksi partai politik di parlemen bersama perwakilan Pemerintah itu tercapai dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama, Senin (20/4/2016) malam, di Ruang Rapat Badan Legislasi (Baleg), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat pleno dipimpin Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI. Hadir di lokasi antara lain Bob Hasan Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas Menteri Hukum, Bambang Eko Suhariyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Dalam forum itu, perwakilan delapan fraksi menyampaikan pandangan mini terhadap RUU PPRT. Hasilnya, semua setuju RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna terdekat, Selasa (21/4/2026).
Bob Hasan Ketua Baleg DPR RI mengungkapkan, ada 12 poin ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT. Di antaranya, terkait perlindungan hukum pekerja rumah tangga.
Kemudian, urusan skema perekrutan, pendidikan dan pelatihan, hak dan kewajiban, serta jaminan sosial dan kesehatan yang tertuang dalam 12 Bab dan 37 Pasal.
Menurut Bob Hasan, total ada 409 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas, terdiri dari 231 DIM tetap, 55 DIM redaksional, 23 DIM substansi, dan 100 DIM yang dihapus.
“Keseluruhan DIM pada intinya telah kita selesaikan,” ucap legislator dari Fraksi Gerindra itu.
Sebelumnya, Rabu (15/4/2026), Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) untuk bersama-sama membahas RUU PPRT.
Pengesahan RUU PPRT diharapkan bisa memberikan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.(rid)
