Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mempercepat proyek gas secara agresif dengan memangkas hambatan regulasi dan membuka intervensi langsung. Meski demikian, persoalan klasik seperti perizinan, kepastian proyek, hingga ketimpangan infrastruktur masih berpotensi menghambat realisasi di lapangan.
Upaya pemerintah ini seiring dengan temuan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi mengerek produksi nasional secara signifikan mulai 2028 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, temuan tersebut berasal dari wilayah kerja baru Sumur Geliga di Blok Ganal yang dikelola, perusahaan energi multinasional asal Italia, Eni.
Blok baru tersebut memiliki potensi gas mencapai 5 triliun kaki kubik (Tcf) dan kondensat sekitar 300 juta barel kondensat.
“Ini sangat besar. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2.000 MMscfd untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 MMscfd sampai 700 MMscfd,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (20/4/2026).
Bahlil mengatakan, produksi gas dari blok tersebut ditargetkan meningkat bertahap menjadi sekitar 3.000 MMscfd pada 2030. Pemerintah juga menargetkan produksi kondensat mulai 90.000 barel per hari pada 2028 dan meningkat menjadi 150.000 barel per hari pada 2029 hingga 2030.
Baca Juga
- Pemerintah Umumkan Temuan Cadangan Gas Raksasa di Kaltim, Potensi Tambah Pasokan
- Arah Baru Tata Kelola Migas: Urgensi Petroleum Fund dan Nasib SKK Migas
- Resmi! Pertamina Hulu Energi Teken Kontrak Eksplorasi Migas WK Lavender
Bahlil melanjutkan, percepatan proyek gas menjadi prioritas utama pemerintah di tengah kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional. Dia memaparkan, upaya ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) serta pelibatan wakil menteri untuk asistensi teknis.
Menurutnya, percepatan proyek gas menjadi krusial dalam menghadapi kondisi global dan domestik saat ini, terutama untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
“Pada kondisi ini dibutuhkan survival mode. Tidak ada kata untuk memperlambat. Hanya ada satu kata, mempercepat,” katanya.
Bahlil melanjutkan, pemerintah juga membuka ruang intervensi langsung terhadap hambatan birokrasi dan teknis di lapangan. Dia menegaskan, setiap kendala yang menghambat proyek akan segera ditangani, mulai dari melalui mediasi hingga evaluasi.
“Kalau ada aturan yang menghambat, kita percepat. Kalau yang susah, kita mencoba untuk mediasi. Kalau ada staf yang memperlambat, kita rumahkan,” ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara kontraktor migas dengan BUMN energi, khususnya Pertamina, serta membuka peluang kerja sama dengan perusahaan internasional lainnya guna mempercepat eksekusi proyek dan meningkatkan lifting produksi.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek gas strategis sekaligus mengerek produksi nasional dalam jangka menengah hingga panjang.
Terkait hal tersebut, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menuturkan, upaya akselerasi proyek-proyek gas sebenarnya sudah kerap dilakukan pemerintah dan otoritas terkait seperti SKK Migas. Meski demikian, dia mengakui tantangan dari sisi birokrasi dan koordinasi antarpihak terkait masih perlu diatasi secara optimal.
Dia memaparkan, salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam proyek-proyek gas adalah dari sisi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hadi berharap proses tersebut dapat dioptimalisasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang.
"Soal amdal dan perizinan terkait masih jadi tantangan karena sering berjenjang dan butuh waktu. Kalau bisa, ke depannya ini dibuat paralel dan simultan," kata Hadi.
Adapun, Hadi mengatakan, Sumur Geliga yang dioperasikan Eni adalah lapangan gas sangat strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan Geng North Hub.
"Geliga sangat strategis karena dekat sekali dengan fasilitas-fasilitas eksisting yang sudah established. Ini bisa langsung di tie-in ke Bontang LNG," kata Hadi.
Data Investasi Hulu dan Hilir Migas Indonesia 2016–2025
Tahun Hulu Migas (US$ miliar) Hilir Migas (US$ miliar) Total (US$ miliar) Pertumbuhan Total 2016 11,6 1,1 12,7 - 2017 10,3 0,7 11,0 -13,4% 2018 12,0 0,7 12,7 15,5% 2019 11,9 1,1 12,9 1,6% 2020 10,5 2,6 13,1 1,6% 2021 10,9 3,8 14,7 12,2% 2022 12,3 1,6 13,9 -5,4% 2023 12,9 2,0 14,9 7,2% 2024 15,3 2,2 17,5 17,4% 2025 15,4 2,6 18,0 2,9%Sumber
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, persoalan utama sektor minyak dan gas terletak pada kepastian dan kecepatan realisasi proyek.
Yusuf mencontohkan realisasi pada Blok Masela yang tertunda cukup lama. Dia mengatakan, penundaan itu membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara serta terbatasnya kemampuan untuk menggantikan produksi yang terus menurun secara alamiah.
Dia menjelaskan, langkah pemerintah seperti debottlenecking dinilai sudah mengarah ke perbaikan karena mengakui bahwa kendala utama berada pada proses. Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperkuat agar lebih sistematis dan berkelanjutan.
Yusuf melanjutkan, tantangan struktural dalam pengembangan gas nasional salah satunya adalah ketidaksesuaian antara lokasi cadangan dan pusat konsumsi.
Dia memaparkan, cadangan gas banyak berada di wilayah timur Indonesia, sementara permintaan terbesar terkonsentrasi di wilayah barat. Hal ini berdampak pada tingginya biaya distribusi.
Selain itu, rentang waktu panjang dari tahap penemuan hingga produksi juga menjadi kendala di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.
“Cadangan itu tidak otomatis jadi manfaat kalau tidak bisa diproduksi dan disalurkan,” katanya.
Yusuf juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Selama ini, ekspor menjadi penopang keekonomian proyek, tetapi permintaan domestik diproyeksikan akan terus meningkat.
Pada sisi hulu, dia mengatakan eksplorasi tidak boleh diabaikan untuk menjaga keberlanjutan cadangan migas ke depan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, dalam optimalisasi cadangan gas, upaya pemerintah sebaiknya diarahkan pada percepatan monetisasi lapangan yang belum optimal. Hal ini juga perlu dibarengi dengan pengembangan temuan baru secara agresif.
Bisman menambahkan, pembangunan infrastruktur pada segmen midstream dan hilir juga perlu dicermati, terutama terkait jaringan pipa dan infrastruktur terkait lainnya.
"Kebijakan harga gas domestik juga perlu diselaraskan agar tetap kompetitif bagi industri," tambahnya.
Adapun, Bisman menambahkan, gas bumi memiliki keunggulan dari sisi emisi yang lebih bersih serta ketersediaan cadangan yang relatif memadai di dalam negeri. Potensi tersebut membuka ruang pemanfaatan lintas sektor, mulai dari industri, pembangkit listrik, hingga transportasi.
Menurutnya, gas dapat menjadi solusi transisi yang realistis dari bahan bakar berbasis minyak sebelum energi terbarukan sepenuhnya dominan.
Dia mengatakan, fleksibilitas pemanfaatan gas menjadi nilai tambah tersendiri dalam mendorong efisiensi energi nasional. Gas dapat digunakan secara luas di berbagai sektor dengan efisiensi yang relatif tinggi dibandingkan bahan bakar minyak.
Meski demikian, realisasi pemanfaatan gas masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Infrastruktur distribusi yang belum merata menjadi tantangan utama, terutama untuk menjangkau sektor transportasi dan industri di berbagai wilayah.
Selain itu, aspek keekonomian harga turut memengaruhi daya saing gas terhadap energi lain. Fluktuasi harga serta skema penetapan yang belum sepenuhnya kompetitif membuat pelaku usaha masih berhitung dalam melakukan konversi energi.
"Tanpa jaminan pasokan yang stabil, pemanfaatan gas berisiko tidak berkelanjutan dan dapat mengganggu operasional sektor pengguna. Hal ini menjadi krusial terutama bagi industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan kontinuitas energi," jelasnya.
