Penulis: Fityan
TVRINews – Teheran/Washington
Konflik makin meruncing, Iran tolak tunduk pada agenda politik Donald Trump.
Upaya diplomatik untuk mengakhiri konfrontasi militer antara Amerika Serikat-Israel dan Iran kini berada di titik nadir.
Pemerintah Iran secara tegas menyatakan penolakannya untuk kembali ke meja perundingan selama ancaman militer dan sanksi ekonomi masih membayangi kedaulatan mereka.
Negosiator utama sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menyatakan bahwa Tehran tidak menerima negosiasi dengan Amerika Serikat di bawah tekanan ancaman.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf. (Foto: AP News)Dalam sebuah unggahan di media sosial X senin 20 April 2026, ia menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump tengah berupaya mengubah meja perundingan menjadi "meja menyerah".
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan respons keras terhadap sikap Iran.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tekanan maksimum melalui blokade pelabuhan-pelabuhan strategis Iran tidak akan dicabut dalam waktu dekat.
"Blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap berlaku hingga Tehran menyetujui kesepakatan baru yang komprehensif," ujar Trump di Washington Senin 20 April Malam waktu setempat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ( Foto: Allison Robbert/The Washington Post)Gejolak di Perbatasan Lebanon-Israel
Sementara itu, fokus diplomasi juga tertuju pada sengketa di Lebanon Selatan. Delegasi dari Lebanon dan Israel dijadwalkan akan kembali ke Washington, DC pada hari Kamis 23 April mendatang.
Pertemuan ini merupakan upaya lanjutan guna mengakhiri eskalasi permusuhan yang telah melumpuhkan kawasan tersebut.
Namun, situasi di lapangan menunjukkan kontradiksi dengan upaya perdamaian tersebut.
Laporan terkini menyebutkan bahwa Israel masih terus melakukan pemboman di wilayah Lebanon Selatan.
Sebuah serangan udara di kota Qaaqaaiyet El Jisr dilaporkan melukai enam orang warga sipil.
Selain itu, penghancuran sejumlah rumah tinggal di kota Khiam juga dilaporkan terjadi. Tindakan ini dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata 10 hari yang seharusnya sedang berlangsung.
Editor: Redaktur TVRINews
