Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa antara perusahaan tambang dan asuransi kian mencuat seiring dengan tingginya risiko operasional sektor ini, terlebih pemahaman industri asuransi terhadap karakteristik bisnis tambang dinilai belum memadai.
Center for Energy Security Studies (CESS) mencatat, sejumlah konflik klaim di sektor tambang berakar dari perbedaan persepsi risiko antara perusahaan tambang dan pihak penanggung.
Direktur Eksekutif CESS Ali Ahmudi Achyak mengungkapkan bahwa risiko dalam industri pertambangan bersifat kompleks dan melekat pada aktivitas operasional. Risiko tersebut mencakup longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional yang dapat menghambat produksi.
“Dalam industri pertambangan, risiko seperti longsor, banjir, kecelakaan tambang, hingga gangguan operasional memang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari strategi risk management yang baik, sangat umum bagi perusahaan tambang untuk memiliki asuransi yang melindungi aset tambang dan melindungi risiko gangguan usaha serta operasional,” kata Ali, dikutip Selasa (21/4/2026).
Menurut Ali, tekanan terhadap sektor pertambangan saat ini datang dari berbagai arah. Selain risiko geologi dan bencana alam seperti longsor dan banjir, industri juga menghadapi fluktuasi harga komoditas global. Kenaikan harga minyak akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel turut mendorong biaya operasional, di tengah ketidakpastian pembiayaan dan perlindungan asuransi.
Dia menilai, pemahaman teknis menjadi kunci bagi perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini. Karakter risiko pertambangan dinilai sangat spesifik, mulai dari geoteknik dan stabilitas lereng, cuaca ekstrem, kegagalan alat berat, hingga gangguan operasional pada tambang terbuka maupun bawah tanah. “Perusahaan asuransi yang masuk ke sektor ini seharusnya memiliki underwriter dan risk engineer yang memahami karakteristik pertambangan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Komite Pertambangan Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia. Menurut dia, sengketa klaim asuransi berpotensi terjadi luas di sektor pertambangan, seiring dengan tingginya eksposur risiko yang belum sepenuhnya dipahami oleh industri asuransi.
“Ini terjadi bisa saja pada semua pertambangan, maka itu perlu pemahaman bagi asuransi soal bisnis tambang yang penuh risiko,” ujarnya.
Di sisi lain, Hendra menekankan bahwa perusahaan tambang tetap harus menjalankan praktik pertambangan yang baik. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun kontrak karya (KK) telah memiliki panduan hak dan kewajiban yang rinci dalam menjalankan operasional.
“Pemegang izin pertambangan baik IUP ataupun Kontrak Karya sudah menjalankan hal itu, karena di IUP maupun Kontrak Karya, hak dan kewajiban diatur sangat rinci,” ujarnya.
Dia juga menyoroti peningkatan frekuensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim, yang turut memperbesar risiko di sektor pertambangan. Kejadian di tambang bawah tanah Freeport maupun longsor di tambang Toka Tindung disebut sebagai contoh risiko yang sulit dihindari.
“Apa yang terjadi di tambang bawah tanah Freeport misalnya karena adanya hidrometeorologi tidak bisa dihindarkan, demikian juga dengan perusahaan tambang Toka Tindung ketika terkena bencana alam longsor, itu sangat mungkin terjadi,” tuturnya.
Bagaimanapun, asuransi bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen krusial dalam menjaga keberlangsungan bisnis tambang. Namun, tanpa pemahaman yang selaras antara penanggung dan tertanggung, potensi sengketa berisiko mengganggu stabilitas operasional dan keuangan perusahaan di sektor ini.
