EtIndonesia. Pekan lalu, seorang nelayan lombok menemukan sebuah perangkat besar berbentuk torpedo di jalur laut strategis yang menghubungkan Australia dan Laut Tiongkok Selatan. Perangkat tersebut telah dikonfirmasi sebagai sistem pemantauan bawah laut yang dikembangkan oleh lembaga riset milik Partai Komunis Tiongkok (PKT), dirancang untuk ditambatkan di dasar laut dan mengirimkan data ke negaranya melalui pelampung di permukaan.
Menurut laporan Australian Broadcasting Corporation (ABC), perangkat sepanjang 3,7 meter itu ditemukan di utara Gili Trawangan, dekat Selat Lombok. TNI Angkatan Laut kemudian membawanya ke pangkalan di Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut.
Analis pertahanan maritim, H I Sutton, mengidentifikasi perangkat tersebut sebagai “sistem jangkar transmisi real-time laut dalam” yang dikembangkan oleh Institut Riset 710, yang fokus pada teknologi peperangan bawah laut. Lembaga ini berada di bawah perusahaan milik negara China Shipbuilding Industry Corporation. Bahkan, pada perangkat tersebut terdapat tulisan “CSIC” beserta logonya. Sistem ini dirancang untuk dipasang di dasar laut dan mengirim data melalui pelampung komunikasi di permukaan.
Menurut analisis Sutton, sensor pada perangkat ini dapat memantau suhu, kedalaman, arus laut, serta “suara dan informasi target”. Negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India juga memiliki kemampuan serupa. Namun, kemunculan perangkat sensor milik Tiongkok di wilayah ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia.
Ia menduga perangkat tersebut memiliki kegunaan militer: “Ini menunjukkan kemungkinan bahwa PKT telah membangun jaringan sensor di jalur laut strategis untuk menyediakan informasi real-time tentang lingkungan bawah laut, sehingga dapat mendukung operasi kapal selamnya.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan tidak mengetahui detail kasus ini, namun mengatakan kepada ABC bahwa “tidak perlu terlalu membesar-besarkan atau berspekulasi.”
Peneliti senior di S Rajaratnam School of International Studies, pakar keamanan maritim Dr. Collin Koh, mengatakan bahwa kombinasi sensor yang beragam serta kemampuan pengiriman data membuat sistem ini memiliki potensi sebagai “kemampuan tempur bawah laut”.
Ia menambahkan bahwa Tiongok telah lama melakukan pemetaan dasar laut di kawasan ini, sering kali bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah drone bawah laut milik PKT juga pernah ditemukan oleh nelayan Indonesia.
Analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Dr. Malcolm Davis, menyatakan bahwa Beijing menyadari pentingnya kondisi geografis laut di kepulauan Indonesia untuk operasi bawah laut dalam konflik di masa depan. Ia memperkirakan perangkat ini bertujuan untuk melacak kapal selam, sehingga pada masa perang dapat digunakan untuk menyerang dan menenggelamkannya.
Selat Lombok merupakan jalur penting antara Samudra Hindia dan Pasifik, baik secara ekonomi maupun militer. Selat ini menjadi rute alternatif bagi kapal besar yang tidak dapat melewati Selat Malaka, serta dapat digunakan sebagai jalur cadangan jika Selat Malaka ditutup.
Dr. Koh juga menekankan bahwa Selat Lombok adalah jalur kunci bagi kekuatan militer Australia untuk menuju Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan, yang berpotensi menjadi titik konflik di masa depan, sehingga memiliki nilai strategis yang sangat penting.
Legalitas operasi perangkat ini dalam kerangka hukum laut internasional masih menjadi isu kompleks. Dr. Koh menjelaskan bahwa Selat Lombok termasuk jalur laut kepulauan Indonesia, dan aktivitas yang diperbolehkan di wilayah tersebut masih menjadi perdebatan. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan mentoleransi aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan nasionalnya.
Dr. Davis menilai bahwa hal ini menunjukkan Tiongkok tengah melakukan “tindakan provokatif tertentu” sebagai persiapan kemungkinan operasi militer di masa depan. Ia juga memperingatkan bahwa penyebaran perangkat semacam ini mungkin tidak terbatas pada kawasan Asia Tenggara, dan Australia perlu mengetahui lokasi perangkat-perangkat tersebut.
