Di tengah tren kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat konflik berlarut di Timur Tengah, langkah masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik justru menemui jalan terjal.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui kajian Green Transition Initiative (GTI) menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 sangat kontraproduktif terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan elektrifikasi kendaraan nasional
Alih-alih mempermudah akses kepemilikan, regulasi baru ini mencabut kepastian bebas pajak bagi mobil listrik.
Baca Juga: BYD Capai Produksi 16 Juta Mobil Listrik Lewat Peluncuran Denza D9 Terbaru
Kebijakan pajak kendaraan listrik kini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda), yang berpotensi melahirkan aturan yang berbeda-beda dan membingungkan masyarakat di berbagai daerah.
"Pemerintah mengirimkan pesan kontradiktif kepada masyarakat dan investor, dan hal ini justru akan merugikan setiap pihak,” ungkap Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF.
Andry mempertanyakan padahal Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah secara tegas mendorong elektrifikasi kendaraan seluas-luasnya guna menekan ketergantungan pada BBM yang harganya terus meroket.
Prabowo bahkan baru saja mengumumkan rencana produksi mobil sedan listrik sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Ambisi besar ini tentunya membutuhkan pasar domestik yang kuat untuk menyerap produksi tersebut.
Ketidakpastian regulasi akibat Permendagri No. 11/2026 ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam iklim investasi. Tercatat, dalam tiga tahun terakhir, investasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai USD 2,73 miliar (sekitar Rp44,23 triliun) dan diproyeksikan terus meningkat.
Menurut hitungan INDEF, jika ekosistem mobil listrik terus didukung secara konsisten, pada tahun 2030 potensi tambahan terhadap PDB Indonesia bisa mencapai Rp225 triliun, serta menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru di sektor manufaktur.
"Jika ketidakpastian regulasi terus berlangsung, saya khawatir investor malah beralih ke negara yang semakin kuat memberi insentif mobil listrik seperti Vietnam,” tegas Andry.
