Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memandang upaya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, media, hingga komunitas.
"Ke depan, kita memiliki pekerjaan bersama untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam seluruh sektor pembangunan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dikutip dari Antara, Selasa, 21 April 2026.
Arifah mengatakan perempuan saat ini masih dihadapkan pada berbagai bentuk ketimpangan akses, partisipasi, kontrol dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan ketimpangan manfaat yang didapat dari hasil pembangunan.
Selain itu, perempuan masih mempunyai persoalan dalam akses terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga :
Semangat Emansipasi Harus Diwujudkan dalam Kehidupan Nyata"Peringatan Hari Kartini seyogyanya menjadi momentum refleksi bagi kita untuk melihat sejauh mana efektivitas kita dalam memberikan ruang kesetaraan bagi perempuan, baik dalam rumah tangga maupun di ranah publik," ungkap Arifah.
RA Kartini. Foto: Arsip Nasional.
Oleh karena itu, peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi sangat strategis. Kementerian PPPA serta seluruh dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan di daerah berkomitmen untuk terus mendorong pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program, dan inovasi yang semakin inklusif.
"Semangat Raden Ajeng (RA) Kartini hari ini tidak hanya tentang membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki pilihan, memiliki suara, dan memiliki kendali atas hidupnya," kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
