Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan terkait ambang batas dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu masih dalam tahap awal.
Dasco pun membantah bahwa pembahasan RUU Pemilu tersendat akibat perbedaan pandangan soal presidential threshold apakah dinaikkan hingga 8 persen atau justru diturunkan. Ia menyebut, formulasi ambang batas tengah dikaji agar tidak memberatkan partai politik.
“Belum ada pembahasan seperti itu. Kita juga belum kemudian berkoordinasi dengan partai-partai. Coba cek saja kalau ada, belum ada. Karena kita masih fokus itu di partai masing-masing untuk kemudian membuat formula,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, saat ini masing-masing partai masih menyusun formulasi internal, termasuk terkait skema ambang batas yang dinilai ideal untuk sistem pemilu ke depan.
Terkait munculnya angka ambang batas seperti 6 persen hingga 8 persen, Dasco menyebut hal itu masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
“Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain,” katanya.
Dasco menegaskan pembahasan RUU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Ia juga tak setuju jika pembahasannya terlalu mepet.
“Saya rasa kalau pembahasannya di akhir-akhir, justru kan nanti undang-undangnya kurang baik kali ya. Sementara kalau dari sekarang ke Pemilu juga masih juga agak lama. Jadi kita masih memang perlu dilakukan pengkajian simulasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada target waktu pasti untuk merampungkan RUU Pemilu. Menurutnya, hal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama antarfraksi di DPR.
“Ya kalau target kan enggak bisa kita menargetkan sendiri. Harus kesepakatan fraksi-fraksi setelah kemudian mereka selesaikan. Karena fraksi-fraksi, partai-partai juga ada yang belum. Kami saja dari Gerindra, karena itu kan Pileg, Pilpres, yang harus dibahas,” pungkasnya.
