Terkini, Makassar – Kasus pengadaan seragam sekolah gratis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kini masuk ke tahap penyidikan.
Kasat Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur, Dery F Rachman menyebut, pihaknya akan segera menyampaikan hasil penyidikan kasus tersebut.
“Baru saja naik penyidikan, jadi belum bisa kita sampaikan detilnya,” jelas Dery melalui sambungan telepon kepada terkini.id, Selasa 21 April 2026.
Dia belum bisa menyampaikan lebih rinci saksi saksi yang telah diperiksa, demi kepentingan proses penyidikan. Namun Dery menegaskan Kejari akan segera mengeskspose kasus tersebut setelah proses penyidikan selesai.
Pengadaan Rp8,7 Miliar di Dinas PendidikanMenurut informasi dihimpun terkini, kasus ini berangkat dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, di bawah pemerintahan Irwan Bachri Syam dan Puspawati Husler, di sektor pendidikan, yakni pemberian perlengkapan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat PAUD, SD, hingga SMP.
Program tersebut mencakup pembagian sepatu, pakaian seragam, topi, hingga tas sekolah secara cuma-cuma.
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,7 miliar untuk program tersebut.
Anggaran itu ditujukan untuk menjangkau sekitar 16.737 siswa di seluruh wilayah Luwu Timur, dengan rincian 5.502 siswa PAUD, 5.835 siswa SD, dan 5.400 siswa SMP.
Namun dalam pelaksanaannya, program ini menuai sorotan. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan keterlambatan distribusi seragam yang tidak sesuai dengan jadwal.
Harusnya, seragam telah diterima paling lambat akhir Desember, tetapi hingga awal 2025 belum juga disalurkan.
Keluhan juga datang dari masyarakat di beberapa kecamatan seperti Malili dan Towuti. Mereka mempertanyakan alasan di balik tertundanya pembagian seragam, bahkan sempat beredar informasi bahwa distribusi sempat dilakukan di sejumlah sekolah namun kemudian ditarik kembali karena perlengkapan belum lengkap.
Penelusuran di lapangan juga menemukan adanya perubahan mekanisme penyaluran. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), program ini seharusnya menggunakan skema “kartu pintar”, di mana dana bantuan ditransfer langsung ke rekening masing-masing siswa untuk membeli perlengkapan secara mandiri.
Akan tetapi, skema ini berubah. Pengadaan dialihkan melalui pelaku UMKM. Anggaran disalurkan ke penyedia, untuk pengadaan seragam tersebut melalui UMKM.
Program ini akhirnya baru direalisasikan pada akhir Maret 2026, setelah Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, secara simbolis menyerahkan bantuan seragam kepada 16.253 siswa.
Pemerintah menyebut, keterlambatan disebabkan oleh proses produksi, khususnya untuk sepatu dan tas yang dikerjakan di luar daerah.
Meski demikian, persoalan tidak berhenti pada keterlambatan. Sejumlah siswa dilaporkan menerima seragam dengan ukuran yang tidak sesuai, bahkan ada yang kekecilan sehingga tidak layak pakai. Kondisi ini memicu keluhan lanjutan dari masyarakat dan menambah sorotan terhadap kualitas pengadaan.
Mulai Diselidiki Kejari Sejak Februari 2026Kejaksaan Negeri Luwu Timur mulai melakukan penyelidikan sejak Februari 2026. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dari masing-masing jenjang pendidikan serta beberapa pengelola UMKM yang terlibat.
